BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Manajer PLN Rayon Pangkalan Bun, Purwanto mengaku tidak memiliki anggaran untuk mengangkut sampah pohon hasil rampalan di pinggir jalan. Pihaknya pun mengaku serba salah mengamankan jalur listrik dari gangguan dahan pohon yang membahayakan.

"Anggaran yang menjadi kendala ini, karena kontrak kerja perampalan pohon itu tidak menyebutkan adanya pengangkutan atau pembersihan. Di dalam kontraknya perampalan saja," kata Purwanto, Rabu (8/2/2017).

Kontrak perampalan ini berlaku per tahun dan anggarannya pun digelontorkan dari PLN. "Mau saya Pemkab yang menanam dan merawat pohon. Khusus untuk jalur PLN, kami yang melakukan perampalan untuk mengamankan jalur PLN," harapnya.

Ia mengaku permasalahan sampah ranting dan daun pohon yang menumpuk di pinggir sejumlah jalan protokol di Pangkalan Bun sudah sempat dibicarakan. Bahkan, Bupati saat itu sempat komplain kepada PLN untuk tidak merampal pohon seenaknya.

"Bupati saat itu sempat komplain karena banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan dan menganggu penilaian Adipura. Tapi kami bingung juga, untuk membersihkannya tidak ada anggaran, tidak ada petugas dan truk pengangkutnya," kata dia.

Ke depan ia berharap ada pembahasan lagi terkait masalah ini. "Kami bertugas mengamankan jalur dari gangguan pohon. Nah Pemkab juga harus mendukung. Misalnya kami yang rampal, petugas kebersihan yang angkut sampahnya," pinta Purwanto.

Ia juga mengaku tahun lalu sudah memberikan bantuan Rp2 juta untuk petugas kebersihan kota.

Sementara, pihak kebersihan kota kini mulai resah dengan semakin banyaknya sampah-sampah pohon yang menumpuk di pinggir jalan. "Kami juga sama tidak ada anggaran untuk membersihkan ini karena ada tambahan biaya lembur dan biaya operasional minyak intuk kendaraan pengangkut," ujar Kordinator Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kobar, Wasio. (CECEP HERDI/B-10)