BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Minimnya serapan Badan Urusan Logistik (Bulog) terhadap beras lokal masih menjadi keluhan para petani di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). "Percuma kita bantu cetak sawah luas-luas kalau gabahnya (hasil pertanian) tidak diserap," beber Dandim 1014 Pangkalan Bun, Letkol Inf. Wisnu Kurniawan, Kamis (16/2/2017).

Dandim meminta pihak Bulog merevisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Semestinya, kata Wisnu, HPP tidak dipukul rata dan disamakan dengan daerah lain. "Seharusnya harganya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah," pintanya.

Cetak sawah dengan program upaya khusus (Upsus) padi, jagung, kedelai (Pajale) di wilayah teritorialnya (Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara) diklaim Dandim telah berhasil membuat sejumlah wilayah mengalami surplus pangan. "Serapan gabah dari petani harus menjadi PR (Pekerjaan Rumah) pihak bulog," ucap Wisnu.

Terpisah, Kepala Bulog Sub Divre Pangkalan Bun, M Soleh mengakui pihaknya belum mampu menyerap beras petani lokal. Alasannya, harga yang dipatok petani lebih tinggi daripada Harga Pembelian Pemerintah.

Pemerintah Pusat telah menetapkan HPP sebesar Rp7.900 per kg. Di lain pihak, petani di Kabupaten Kobar, Lamandau, dan Sukamara mematok harga jual yang lebih tinggi, yaitu kisaran Rp9.500 hingga Rp10.000 per kg. "Kalau kita paksakan beli, ya tidak bisa juga," sebut Soleh.

Selain standar HPP, lanjut Soleh, pihaknya juga menetapkan standar mutu dan standar lainnya untuk menentukan beras lokal tersebut dapat diterima atau tidak. "Nah di Bulog sendiri juga ada standar kualitas, yakni kadar air harus 14%, menir itu 2%, dan broken (patahan) itu juga hanya boleh maksimal 40%. Dalam hal ini tidak seluruh beras di Kobar, Lamandau, dan Sukamara dapat kita terima," tandasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-2)