Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kepulauan Anambas Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Juga Harus Tanggung Jawab soal Pencemaran Sungai Sekonyer

  • Oleh Raden Aryo Wicaksono
  • 17 Februari 2017 - 22:00 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Sekonyer Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), dinilai bukan hanya salah para penambang. Pemerintah daerah juga dianggap punya andil. Sebab, maraknya penambangan tanpa izin (peti) di sungai tersebut akibat tidak terealisasinya solusi yang dijanjikan pemerintah kepada para penambang memberikan wilayah penambangan rakyat (WPR).

"Dalam persoalan pencemaran Sungai Sekonyer, jangan hanya menyalahkan para penambang saja. Mereka kembali melakukan aktivitas pertambangan itu karena solusi yang ditawarkan pemerintah daerah kepada para penambang tak ada yang terealisasi. Mereka dijanjikan akan diberi WPR, KP dan plasma. Tapi sampai sekarang tak terpenuhi satupun," kata Ketua Komisi A DPRD Kobar, Akhmad Subandi, Jumat (17/2/17).

Selain akibat solusi yang tak jelas dari pemerintah daerah. Akhmad Subandi memperkirakan, dalam menjalankan aktivitasnya para penambang tidaklah sendiri. Selain didukung pemodal besar, aktivitas tambang di Sungai Sekonyer ditengarai juga disebabkan oleh adanya keterlibatan pihak aparat tertentu. Itu mengapa peti di Sungai Sekonyer sulit diberantas.

"Bicara pemberantasan tambang. Harus dipahami. Mereka itu tidak mungkin sendirian. Pasti ada pemodal di belakangnya. Selain itu, diperkirakan juga ada aparat yang membekinginya. Kalau tidak ada, mana mungkin mereka berani. Jadi selama masih ada pemodal dan aparat di belakang mereka, peti ini tetap sulit dibetantas." (RADEN ARIYO/B-10)

Berita Terbaru