Belum Punya Dasar Hukum, Pemkab Murung Raya Tak Bisa Pungut Pajak Walet

Oleh Supri Adi
26 Februari 2017 - 09:46 WIB

Puruk Cahu - Pekab Murung Raya, Kalimantan Tengah tak memiliki dasar hukum untuk bisa memungut pajak usaha sarang burung walet. Padahal, potensi penarikan pajak dari usaha ini cukup besar karena banyaknya gedung sarang burung walet di wilayah Murung Raya, termasuk di Puruk Cahu, ibu kotanya.

"Salah kita menarik pungutan bila tidak ada dasar hukum, walaupun potensinya cukup besar untuk menambah pemasukan daerah," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Murung Raya, Yerry Nyahu, Minggu (26/2/2017).

Namun, Yerry menargetkan, pungutan terhadap usaha burung walet bisa ditarik mulai tahun 2017 ini. "Targetnya usaha sarang burung walet ini menjadi salah satu pemasukan utama daerah, sebab untuk target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mura tahun 2017 naik dari tahun lalu," tambah Yerry. (SUPRI ADI/B-10)

TAGS:

#Pajak Walet

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasaperluberjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikanreformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai