BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) gagal mencapai target Open Defacation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

Kegagalan Kobar disebabkan beberapa faktor, antara lain sulitnya mengubah perilaku masyarakat, terutama yang berada di bantaran Sungai Arut, di Kelurahan Mendawai Seberang, Raja Seberang, dan Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun.

Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK), Dinas Kesehatan Kobar, Jamin Ginting menjelaskan pihaknya kini sedang mencari solusi teknologi tepat guna untuk warga di wilayah bantaran agar tak lagi buang air besar di sungai.

"Kendala kita ada di anggaran karena tidak semua warga kita mampu untuk membuat jamban, karena harus ada teknologi tepat guna di wilayah bantaran. Kalau di wilayah daratan tidak ada kendala dan tergarap 100 persen," jelas Jamin, ditemui dalam acara Launching Akreditasi Puskesmas Natai Pelingkau, Senin (27/2/2017).

Camat Arut Selatan, Syahrudin mengakui, memang masih ada beberapa desa di wilayahnya yang masih berperilaku buang air besar sembarangan, khususnya di kawasan bantaran Sungai Arut.

Untuk itu pihaknya dengan melakukan koordinasi lintas sektoral terutama dengan Dinas Kesehatan, TNI-Polri, serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Arut Selatan, untuk ikut bersama dengan pemerintah mendorong percepatan ODF.

"Sudah ada yang dilaksanakan, seperti di Kelurahan Raja, dan masih banyak yang belum dilaksanakan terutama di Raja Seberang, Mendawai Seberang dan Kelurahan Baru," ungkap Syahrudin. (KOKO SULISTYO/B-10)