Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pesisir Selatan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pelabuhan Tetangga

  • Oleh Yohanes S Widada
  • 01 Maret 2017 - 18:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Tata kelola produk Kalimantan Tengah ke luar daerah jelas harus dikemas ulang. Persoalan yang paling serius dicermati Gubenur Kalimantan Tengah saat ini adalah tata kelola berbagai produk tambang.

Selama ini, semua produk tambang itu diangkut melalui sungai. Dan hampir semua sungai besar yang layak untuk berniaga bermuara di Banjarmasin, provinsi tetangga.

Sungai-sungai besar tadi, bagai kawasan tak tersentuh. Yang tidak memungkinkan adanya pengawasan, kontrol, apalagi pengelolaan. Meski di sana ada Dinas ESDM, Dishubkominfo, KSOP, bahkan Bea Cukai.

Gubernur terdahulu, Agustin Teras Narang tampaknya telah kehabisan akal untuk mengelola kekayaan alam yang diangkut melalui jalur sungai itu. Karena itu, ia ngotot berencana membangun rel kereta api dari Puruk Cahu hingga Kapuas (Batanjung). Tujuannya, untuk mengawasi, mengontrol dan mengelola hasil tambang dari perut bumi yang ada di DAS Barito, sehingga memberi manfaat kepada rakyat Kalimantan Tengah.

Jutaan ton produk tambang dari berbagai jenis itu tidak memberi retribusi, pajak, bahkan royalty ke Kalimantan Tengah. Yang memetik keuntungan adalah provinsi tetangga, yakni Kalimantan Selatan.

Kali ini, pemerintah provinsi Kalteng tersadar. Mengawasi, mengontrol dan mengelola hal itu, bukan hal yang mustahil. Mengawasi dan menguasasi lalu lintas sungai, apa susahnya!

Syaratnya satu, antar instansi harus saling berkoordinasi. Para pejabat harus bersinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan saling mencari keuntungan sendiri.

Gubernur Sugianto harus bersikap keras dan tegas. Niscaya pendapatan daerah (PAD) bakal bergairah!

'Saya minta Dinas ESDM, Dishubkominfo, KSOP, dan Bea Cukai bersatu dan satu suara mengamankan kekayaan Kalteng. Puluhan tahun kekayaan Kalteng yang dibawa melalui Sungai Barito hanya berpotensi dijadikan ajang mencari keuntungan sendiri atau pejabatnya saja,' demikian kata Gubernur Sugianto.

Jadi, sejatinya, persoalannya bukan pada moda angkutan sungai atau darat-kereta api. Keduanya sejatinya bisa dikuasai!

Yang jadi soal adalah, tipis atau tebalnya niat dan tekad. Yang jadi hambatan adalah moral dan mentalitas para pejabatnya. Dan, kini, Gubernur Sugianto tanpa ragu melancarkan gerakan revolusi mental, plus revolusi strurktural untuk menyejahterakan Kalteng. Yaitu mengelola sumber daya melalui sungai dan pelabuhan sendiri!

*) Editorial edisi cetak bisa dibaca di Harian Palangka Post

Berita Terbaru