Punding: Siapa Bilang Lahan di Kawasan Hutan Tidak Dapat Diganti Rugi

Oleh M. Muchlas Roziqin
07 Maret 2017 - 21:36 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Anggota DPRD Kalaimantan Tengah, Punding LH Bangkan mengaku tidak terima begitu saja pernyataan jika lahan yang dikuasai masyarakat meski masuk status kawasan hutan, tidak dapat diganti rugi. Punding menolak anggapan tersebut.

Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng itu menampik klausul itu meskipun berangkatnya dari ketentuan dalam peraturan atau undang-undang. Ini sebagai kontra wacana yang disebutkan pihak perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang mendalihkan sudah memiliki konsesi atas hak hutan sehingga sulit bahkan melanggar hukum jika ganti rugi di lahan kawasan hutan, juga pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Sipet Hermanto menguatkan argumen Punding.

'Kata siapa tidak bisa dilakukan ganti rugi Apa yang tidak masuk akal untuk memberikan ganti rugi kepada yang memiliki hak diatasnya Dulu saat pembukaan sejuta hektar lebih lahan gambut (PLG), disana ada santunan tanam tumbuh sebesar Rp178 miliar lebih yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia ini kepada masyarakat tiga kabupaten, itu yuresprudensinya,' tegas Punding kepada Borneonews.co.id, Selasa (7/3/2017) malam.

Nilai sebesar Rp178 miliar itu sambung Punding, untuk ganti rugi atau santunan tanam tumbuh kawasan di tiga daerah yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya.

Terkait alasan bahwa masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah menurut aturan seperti sertifikat, ditegaskan Punding, hak rakyat tidak boleh dihilangkan hanya karena legalitas sertifikat. Sebab kondisinya di Kalimantan akan jauh berbeda dengan daerah lain.

'Suku Dayak di Kalimantan, itu mereka sudah ada dan hidup di kawasan hutan dan membuat permukiman, jauh sebelum RI ini ada, jauh sebelum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, apalagi Undang-Undang Kehutanan, Perkebunan, dan seterusnya yang baru muncul kemarin. Jadi jangan dikebiri hak mereka hanya berdasarkan perizinan investasi yang muncul belakangan,' katanya.

Sebelumnya, pihak perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT PT Industrial Forest Plantation (IFP) melalui Direktur Utama Lin Ming Lai, mengatakan pengantian lahan dan tanaman diatasnya memerlukan pembuktian kepemilikan yang sah sehingga perusahan bisa memberikan ganti rugi. Jika tidak, pemberian ganti rugi hanya akan melanggar hukum karena tidak ada aturannya mengenai hal tersebut. (ROZIQIN/B-6)

TAGS:

#PT IFP #Hutan #Ganti Rugi

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

RSUD Palangka Raya Naik Kelas, Pj Wali Kota Minta Peningkatan Layanan

19 April 2024 - 14:40 WIB

RSUD Palangka Raya telah resmi naik kelas dari tipe D menjadi tipe C. Perubahan ini menandai era baru dalam pelayanan kesehatan dengan harapan akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.

Pemprov Kalteng Siapkan 1000 KPR Subsidi untuk Guru

19 April 2024 - 14:30 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengklaim tengah menyiapkan program 1000 rumah untuk guru melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pj Wali Kota Palangka Raya Apresiasi Dukungan DPRD dalam Pengesahan Raperda

19 April 2024 - 14:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh DPRD terutama dalam kecepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemko.

Badan Pengelola Masjid Agung Al Mukarram Kapuas Gelar Halal Bihalal

19 April 2024 - 14:10 WIB

Badan Pengelola Masjid Agung Al Mukarram Amanah Kuala Kapuas telah menggelar acara Halal Bihalal.

Disbudpar Kalteng Persiapkan Event Festival Budaya Isen Mulang

19 April 2024 - 14:00 WIB

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalteng mempersiapkan Festival Budaya Isen Mulang yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei 2024.

Achmad Rasyid Dukung Pembangunan RTH di Palangka Raya

19 April 2024 - 13:50 WIB

Adanya rencana pembongkaran gedung KONI lama disekitaran bundaran besar Kota Palangka Raya oleh Pemprov Kalteng untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) banyak yang menyatakan tidak setuju.

Pemko Palangka Raya Tingkatkan Promosi Pariwisata Melalui Festival Budaya

19 April 2024 - 13:40 WIB

Pemko Palangka Raya terus berupaya meningkatkan promosi pariwisata dan budaya daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar berbagai event festival budaya.

Pemkab Barito Selatan Jalin Kerjasama Dengan UGM

19 April 2024 - 13:30 WIB

Warga Diajak Meriahkan Festival Palangka Raya 2024

19 April 2024 - 13:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, mengajak seluruh warga untuk meriahkan Festival yang akan berlangsung pada 23-25 April 2024.

Dukcapil Kapuas Serahkan Dokumen Kependudukan untuk Korban Kebakaran Pulau Mambulau

19 April 2024 - 13:10 WIB

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kapuas bergerak cepat untuk mencetak dan memberikan dokumen kependudukan bagi korban terdampak kebakaran rumah di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pangandaran Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia