BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli meminta agar kepala desa bisa merekrut minimal satu orang ahli keuangan di desa mereka, agar bisa diandalkan membuat laporan keuangan, sehingga tidak lagi dalam membuat pertanggungjawaban dana desa selalu mengandalkan asosiasi kepala desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes).

"Permasalahan yang kita hadapi saat ini masalah SDM, tapi menurut pandangan kami selama kita ini tidak bisa memperbaiki pertanggungjawaban anggaran dan sebagainya itu proses pembangunan desa akan lambat," kata Jhon, Rabu (8/3/2017).

Karena persoalan pertanggungjawaban ini setiap tahun khususnya di bulan Desember harus clear dan pengeluaran dana tersebut keluar per triwulan. Dari itu pihak desa harus pertanggungjawabkan setiap pencairan dan setelah itu pencairan tahap berikutnya.

"Inikan proses administrasi akutansi pertanggungjawab anggarannya harus dibuat, nah harapan kami di desa itu ada orang yang ahli keuangan, yang direkrut kades khusus untuk buat pertanggungjawaban itu. Simpel sebenarnya karena itu baku sudah. Standar akutansi pemerintah, yang jadi persoalan selama ini masih dibuat asosiasi kades dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kapan mereka bisa kalau dbuat orang lain," sindir Jhon.

Sehingga menurut Jhon proses pencairan keuangan, pertanggungjawaban serta pembangunan tidak lagi menjadi kendala. Selain itukeberadaan ahli keuangan untuk tiap desa sendiri menurutnya sudah menjadi kebutuhan, mengingat anggaran desa sendiri yang didapat cukup besar. (NACO/B-5)