GAPKI Ungkap Masalah Bagi Pekebun Plasma Sawit

Oleh Nedelya Ramadhani
10 Maret 2017 - 13:30 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai masalah legalitas lahan kebun sawit pekebun plasma menjadi penghambat utama bagi penyaluran pendanaan dari perbankan nasional.

"Dukungan dari perbankan mutlak diperlukan untuk membantu pengelolaan dan peremajaan lahan yang dimiliki pekebun plasma," kata Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan, pada acara konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Saat ini, menurut Fadhil, luas lahan sawit milik pekebun mencapai 3,8 juta ha atau 41% dari total luas kebun kelapa sawit nasional, yaitu 11,3 juta ha.

"Selain lahan, yang juga perlu menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan pekebun plasma selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Diperlukan penyesuaian Undang-undang terkait program pembiayaan secara Lex Spesialis untuk komoditas kelapa sawit sebagai komoditas strategis negara," papar dia.

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang mengatakan, kelembagaan pekebun merupakan hal utama dalam upaya mencapai kemitraan yang saling menguntungkan.

"Peningkatan produksi dan produktivitas untuk menghindari kehilangan potensi pendapatan pekebun melalui peremajaan dan intensifikasi tanaman, serta inovasi teknologi perkelapasawitan harus dilakukan," tutur Bambang.

Berdasarkan data GAPKI, tahun lalu produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional mencapai 31,5 juta ton dan PKO sebesar 3 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 34,5 juta ton.

Sementara, harga CPO global rata-rata sepanjang tahun lalu sebesar US$700 per metrik ton atau naik 14% dibanding harga rata-rata 2015. Sementara, ekspor minyak sawit Indonesia atau CPO dan turunannya tahun lalu, sebesar 25,1 juta ton, dan menyumbangkan devisa senilai US$18,1 miliar.

Namun, dalam pengembangannya, industri kelapa sawit saat ini menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah usia tanaman kelapa sawit di sebagian lahan petani yang sudah tidak produktif, sehingga perlu diremajakan (replanting).

Adapun upaya BPDP-KS melakukan percepatan peremajaan serta peningkatan produktivitas kebun sawit khususnya milik pekebun plasma terkendala masalah legalitas lahan yang belum bisa dipenuhi mayoritas pekebun plasma sawit.

Belum lagi masalah lain, seperti pekebun harus membentuk kelompok pekebun, memiliki koperasi, dan memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO). (NEDELYA RAMADHANI/m)

TAGS:

#Kebun Plasma Sawit #Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Puluhan Ribu Wisatawan Kunjungi Gunung Mas

24 April 2024 - 16:45 WIB

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing mengatakan bahwa ada ribuan wisatawan domestik dan puluhan wisatawan mancanegara kunjungi wilayah setempat.

Wagub Kalteng Informasikan Produksi Kelapa Sawit Kalteng Januari-Desember 2023

24 April 2024 - 16:40 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menjabarkan terkait informasi data produksi kelapa sawit Provinsi Kalteng pada periode Januari-Desember 2023.

Januari-Maret 2024 Nilai Tukar Petani Terus Meningkat

24 April 2024 - 16:35 WIB

Nilai Tukar Petani atau NTP Provinsi Kalimantan Tengah pada Januari-Maret menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Ajak Swasta Kolaborasi Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi

24 April 2024 - 16:30 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Pemko Palangka Raya Targetkan Predikat Proklim Utama

24 April 2024 - 16:25 WIB

Pemko Palangka Raya bertekad untuk meraih predikat Proklim Utama dalam program Kampung Iklim (Proklim) yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

OJK dan Pelaku UMKM Rayakan Hari Kartini

24 April 2024 - 16:20 WIB

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kaum perempuan yang bisa menunjang perekonomian keluarga sesuai dengan sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI 2021-2025.

Sosok Mantan Ketua PWI Kotim 2 Periode Ini Dinilai Layak Pimpinan PWI Kalteng

24 April 2024 - 16:15 WIB

Sosok mantan ketua PWI Kotawaringin Timur (Kotim) 2 periode Andri Rizky Agustian dinilai layak pimpin PWI Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ini 4 Sektor Prioritas Pembangunan Kepemimpinan Sugianto Sabran-Edy Pratowo

24 April 2024 - 16:10 WIB

Prioritas pembangunan Kalimantan Tengah (Kalteng), dibawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) H Edy Pratowo terdapat 4 sektor yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.

Putri Ketua DPD Partai Golkar Kalteng Menikah Dengan Seorang Dokter

24 April 2024 - 16:00 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya: SDM Kompeten Kunci Penggerak Ekonomi

24 April 2024 - 15:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayumenegaskan,sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, terampil, dan berdaya saing menjadi modal utama dalam menggerakkan roda perekonomian.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia