BORNEONEWS, Muara Teweh ' Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) meminta kepada Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, supaya mengkaji ulang penetapan tata batas antara Kabupaten Barut dengan Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, dan Murung Raya.

Permintaan ini terungkap, saat rapat kerja tata batas kabupaten di Sekretariat Daerah Barut, Kamis (9/3/2017) siang. 'Saya menugaskan kepada tim Kabupaten Barut, agar membuat surat kepada Gubernur Kalteng untuk meninjau kembali Surat Keputusan tentang tata batas dan persetujuan pembentukan tim independen,' kata Bupati Barut Nadalsyah di hadapan peserta rapat.

Menurut Nadalsyah, pengkajian ulang masalah tata batas sangat penting. Sebab, tim independen bertugas meninjau langung tata batas di lapangan sesuai dengan kajian yuridis, teknis dan memperhitungkan aspek sosiologis, historis, geografis, aspek pemerintahan. 'Saya berharap, tim tata batas dan tim independen bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat akar rumput,' ujarnya.

Permasalahan tata batas Kabupaten Barut dengan Kabupaten Murung Raya menyangkut klaim di KM 63 (daerah menara Telkom). Sedangkan dengan Kabupaten Kapuas, masalah tata batas berada di patok 5, patok 6 Desa Bohot dan wilayah Sungai Sepayang yang bermuara ke Desa Lemo. Adapun dengan Kabupaten Barsel, permasalahan terjadi di wilayah Desa Batu Raya dan Desa Tapen Raya.

Rapat penegasan dan penetapan tata batas wilayah di Muara Teweh merupakan lanjutan dari rapat tingkat provinsi yang digelar 2 Februari 2017. Rapat lanjutan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Hendro Nakalelo, Asisten Administrasi Fauzul Risma, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Suginato Panala Putra, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Penataan Yaser Arafat, Kepala BPN Barut Handra Aledo Roykepioh, serta pejabat teknis Dinas PUPR Barut. (RAMADHANI/B-8)