BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan tengah (Kalteng) terus melakukan persiapan guna rencana pemindahan ibukota pemerintahan Republik Indonesia ke tiga kabupaten di Kalteng tidak terhenti. Meski ada nada 'nyinyir' dari menteri dalam negeri (Mendagri) yang menyangsikan kelanjutan rencana tersebut. Sebab telah ada pembicaraan antara Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dengan Presiden RI Joko Widodo belum lama ini.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Sahrin Daulay kepada Borneonews mengatakan, sejauh ini Pemprov telah memfinalkan kawasan seluas 500 ribu hektare (ha), bukan lagi seluas 300 ribu ha semula. Kawasan tersebut meliputi tiga daerah yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya. Tiga kasawan itu masuk dalam satu hamparan.

'Persiapan pemprov adalah sudah memasukkan luasan 500 ribu ha satu hamparan tadi dalam peta indikatif. Pak Gubernur telah melihat kawasan segitiga emas tersebut dan sudah dilapirkan dalam peta persiapan dan juga telah melaporkan kepada Presiden,' kata Sahrin, Senin (20/3/2017).

Ditanya terkait langkah apa berikutnya, Sahrin mengatakan selanjutnya adalah mengusulkan legalitas perencanaan tersebut apakah dalam bentuk peraturan presiden ataukah surat keputusan (SK) Presiden.

'Jadi kita tunggu dulu bentuk legal formalnya dari pusat, apakah Perpes atau SK Presiden, yang menyatakan menunjuk lokasi tersebut. Itu yang sedang kita usulkan. Setelah nanti keluar Perpres atau SK Penunjukan, baru kita aksyen berikutnya,' tukas dia. (M ROZIQIN/B-8)