Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Ngada Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemprov Kalteng tidak Marginalkan Masyarakat Pasca Pemindahan Ibukota

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 20 Maret 2017 - 13:48 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Penjabat Sekretaris daerah (Sekda) Kalimantan tengah (Kalteng) Sahrin Daulay menepis isu dan kekhawatiran pemerintah bakal meminggirkan atau memarginalkan masyarakat lokal di Kalteng.

Sebaliknya ia menandaskan, Gubernur Kalteng berkeinginan kuat untuk menjadi tuan rumah yang ideal bagi rencana pemindahan Ibukota Pemerintahan RI di Kalteng tanpa meminggirkan masyarakat setempat.

Hal ini disampaikan karena ada kehawatiran bahwa masyarakat termarginalkan imbas dari pemindahan ibukota tersebut di Bumi Tambun Bungai ini akbat ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM). Begitu pun kekhawatiran adanya lahan milik masyarakat yang bakal diambil karena keterbatasan dalam memiliki pengakuan hak atas tanah layaknya sebuah sertipikat tanah.

'Oh tidak seperti itu. Kita tidak mau susahkan masyarkat. Kalau masalah lahan, itu harus kita inclave dan bersadarkan kajian. Masyarakt yang hadir lebih dulu akan kita akui karena kita tidak mau susahkan masyarakat,' kata Sahrin, Senin (20/3/2017)

Ia menjelaskan, saat ini wacana tersebut sedang digodok. Mengenai kesiapan lahan yang berupa satu hamparan dari tiga daerah, satu kota dan dua kabupaten, telah dilaporkan kepada Presiden oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Proses saat ini, kata dia, Pemprov Kalteng sedang menunggu tahapan selanjutnya agar bisa bergerak, yaitu mengusulkan Perpes atau SK Presiden, yang menyatakan menunjuk lokasi tersebut. 'Itu yang sedang kita lakukan, kita urus legalnya dulu. Makin cepat lebih bagus. Setelah SK itu kita dapatkan baru aksen,' jelasnya. (M ROZIQIN/B-8)

Berita Terbaru