BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaiaan laporan Bapemperda tentang hasil evaluasi perda serta penyampaian pidato pengantar wali kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota, Senin (20/3/2017).

Suhardi Lentam Nigam, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengatakan rekomendasi yang disampaikan DPRD Palangka Raya berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan pihak pemerintah kota terhadap beberapa buah raperda yang mengalami kendala dalam pelaksanaan dan penegakannya.

"DPRD menyepakati rekomendasi terhadap pembahasan pelaksanaan Perda untuk diatur kembali dalam bentuk revisi Perda maupun dalam bentuk pencabutan Perda atau rekomendasi dalam bentuk lain," ungkapnya.

Hal ini menurut pihaknya sebagai upaya untuk menegakkan Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan agar tidak tumpul pelaksanaannya di lapangan.

"Rekomendasi ini merupakan hasil kesepakatan antara Bapemperda bersama Pemko dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di Kota Palangka Raya. Ini adalah salah satu fungsi DPRD dalam bentuk pengawasan dan dalam sub fungsi pengawasan ini ada yang namanya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Hal ini agar diketahui dan dipahami oleh semua kalangan bahwa pembahasan ini bukan untuk memunculkan masalah di SKPD atau bahkan menghambat berjalannya hukum di daerah. Namun sebagai kepedulian kami untuk membuat hukum ini dapat berjalan lebih lancar dan sebagai naungan hukum pula bagi SKPD dalam menjalankan program dan kegiatannya," pungkas Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya ini.

Selanjutnya DPRD meminta kepada SKPD di jajaran Pemko untuk melakukan inventarisir Perda yang mengalami kendala dalam penerapan dan penegakannya dengan terlebih dahulu membuat matrik permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan evaluasi bersama-sama dengan pihak DPRD untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi. (TESTI PRISCILLA/B-6)