BORNEONEWS, Sampit ' Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta agar perekrutan anggota pasukan pengibar bendera (Paskibra) di kabupaten ini dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi dan titipan dari pihak manapun.

Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Hero Harapano Mandouw mengatakan, perekrutan calon anggota Paskibra  harus dilakukan secara terbuka dan bebas intervensi. Dengan harapan bisa menjaring pelajar yang benar-benar berkualitas dan memiliki prestasi.

Hero ingin pengibar bendera pada perayaan HUT 17 Agustus tahun ini juga bebas dari kolusi, panitia diharapkan bisa memilih yang terbaik dari yang baik. 'Mengapa kita tekankan demikian karena kita ingin Kotim memiliki prestasi tidak hanya di skala regional tetapi juga secara nasional,' kata Hero, di DPRD Kotim, Kamis (30/3/2017).

Dikatakan politisi Partai Demokrat itu, adanya intervensi akan merusak tataran perekrutan potensi berbakat yang pada akhirnya nanti mereka yang semestinya lulus jadi korban karena ada oknum yang bermain dalam seleksi itu.

'Harus transparan, jangan ada lagi istilah titipan, kalau masih ada saya berkeyakinan pelajar kita paling hanya di Kalteng saja bisa bersaing, ini yang sangat tidak kami inginkan, kami berharap pelajar kita harus sampai ke Paskibra tingkat nasional,' ucap Hero.

Hero tidak ingin kesempatan yang harusnya diberikan bagi pelajar berbakat pada akhirnya kandas dan menjadi korban oknum yang mementingkan keinginan pribadi semata, karena secara aturan dengan tegas disebutkan anggota Paskibra adalah orang yang mantap serta siap secara mental dan spiritual.

'Jangan ada lagi istilah dipilih karena dia kerabat pejabat, pelatih dan lain sebagainya, ini harus kita rubah. Harus teransparan dan profesional jika ingin maju,' pungkas Hero. (NACO/B-5)