Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pakpak Bharat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tenglie Tuding Anggota Dewan Kerap Kapling Proyek, Ini Sanggahan Ketua DPRD Katingan

  • Oleh Abdul Gofur
  • 03 April 2017 - 11:08 WIB

BORNEONEWS, Kasongan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa membantah pernyataan Bupati Ahmad Yantenglie kalau selama ini legislatif sering minta proyek.

"Saya minta tunjukkan siapa anggota dewan yang berani mengintervensi bupati/eksekutif itu," kata Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa, Senin (3/4/2017).

Pasalnya, kata Mantir, selama ini anggota dewan hanya mengetok anggaran, mengawasi dan masalah di eksekutif selanjutnya tidak bisa dicampuri, karena urusan mereka (eksekutif).

"Saya katakan, jangan macam-macam lah mencari sensasi-sensasi yang aneh-aneh dengan situasi yang begini," pesannya.

"Mari kita berpikir yang normatif saja bahwa keadaannya memang begitu, makanya dari awal saya katakan mari kita sama-sama menjalani pesan undang-undang, bupati menjalankan tugas, DPRD menjalankan funhsinya, sehingga kita tidak ada saling menyalahkan satu dengan lainnya," tambahnya.

Mantir juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada anggota DPRD Katingan yang main proyek itu. "Saya sampai sekarang belum tahu anggota mana yang kerja proyek," imbuh Mantir lagi.

Sebelumnya, Bupati Katingan Ahmad Yantenglie mengungkapkan kalau sejauh ini sejumlah anggota DPRD setempat sering mengintervensi eksekutif dan meminta jatah proyek.

"Saya sudah mendapat laporan dari beberapa dinas (OPD), banyak legislatif (DPRD) mau masuk, mau ngambil proyek-proyek itu," sebut Tenglie, Jumat (31/3/2017).

Menurutnya, dalam konteks pembahasan anggaran, legislatif itu hanya sampai di situ. Setelah itu ranahnya eksekutif untuk selanjutnya melaksanakan.

Tenglie mengatakan, saat ia menghadiri rapat di Makassar, pihak BPK RI yaitu Wakil Ketua BPK RI Saut Situmorang mengatakan jika pemerintah daerah (Pemda) merasa diintervensi oleh legislatif (DPRD) terhadap persoalan-persoalan yang seperti ini, itu disilakan melaporkan kepada BPK RI.

"Tapi kita tidak sejauh itu, tentunya kita mengajak, saya selaku kepala pemerintahan di daerah ini mengajak agar semua pihak bekerja profesional," katanya.

Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Bumi Penyang Hinje Simpei ini mengaku selaku kepala daerah, sebenarnya banyak intervensi-intervensi dari pihak legislatif itu selama ini.

"Termasuk dalam pembahasan anggaran pun, legislatif masuk sampai ranah kegiatan, sedangkan menurut aturan legislatif sampai buku tiga atau program, setelah itu ranah eksekutif, ini tidak," imbuhnya. (ABDUL GOFUR/B-5)

Berita Terbaru