BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pengelola hotel di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)  akan dibantu oleh Swisscontact dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dalam pengurusan sertifikasi.

Ketua PHRI Kobar, Setiawan Siemon menyatakan siap melakukan pendampingan pengelola hotel sebelum tim auditor Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata melakukan penilaian.

"Jangan sampai nanti tim auditor datang dan menyatakan hotel bersangkutan tidak memenuhi standar," ucap Siemon kepada Borneonews di sela-sela pelatihan Hospitality Coaching (HoCo) di Hotel Swiss Belinn Pangkalan Bun, Rabu (5/4/2017).

Ia menyebutkan, sertifikasi hotel memang tidak gratis. Namun nilainya tidak seberapa dibanding sanksi yang diberikan pemerintah kepada hotel yang tidak bersertifikat. Pemerintah akan mengeluarkan tiga kali teguran tertulis kepada hotel yang belum menempuh sertifikasi.

"Jika tidak diindahkan, teguran itu akan ditindaklanjuti dengan pembatasan kegiatan usaha sampai pembekuan sementara usaha mereka," bebernya.

Sebelum melakukan sertifikasi hotel, sambung Siemon, prasyarat yang harus dipenuhi salah satunya, karyawan hotel bersangkutan harus sudah tersertifikasi profesi dan ijin usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). "Sebelum disertifikasi usahanya, karyawan di hotel tersebut juga harus sebagian besar bersertifikat profesi," katanya.

Sementara, Component Manager Destination Development dari Swisscontact Wisata, Christin Laschinger mengaku, pihaknya akan membantu dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelaku wisata di Kabupaten Kobar.

"Dengan kualitas pelayanan yang bagus, durasi kunjungan wisata akan terus meningkat. Dampaknya, terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-10)