BORNEONEWS, Sampit - Pemberlakuan larangan angkutan masuk ke kota masih menjadi persoalan. Penyebabnya, pemerlakukan kebijakan dinilai itu tidak disertai solusi sehingga membuat biaya operasional pemilik atau pengusaha angkutan membengkak.

"Setelah pemberlakuan larangan itu, tidak ada truk yang berani masuk kota. Namun biaya operasional semakin tinggi," kata anggota Komisi I DPRD Kotim, William Novetra, Jumat (7/4/2017).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, banyak pengusaha yang mengeluhkan masalah itu. Sehingga, dia berharap pemkab bisa mengevaluasi kebijakan itu.

Membengkanya biaya operasional, menurut William, lantaran pembongkaran barang-barang tidak langsung menuju tempat. Pengusaha harus menyewa armada dengan tonase lebih kecil agar barangnya sampai tujuan. 

"Ini yang masih jadi permasalahan, kita berharap ada solusi terbaiklah," ucapnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD juga meminta agar pemberlakuan larangan itu ada solusi yang diberikan sehingga tidak menjadi keluhan pengusaha. Salah satunya dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. (NACO/B-11)