BORNEONEWS, Palangka Raya - Pihak Universitas Palangka Raya langsung mengeluarkan tata tertib (tatib) untuk mahasiswa di kampus terbesar seluruh Kalimantan Tengah itu. Salah satu tata tertib itu berisikan larangan mahasiswa menggelar aksi demo tanpa ada izin dari pihak kampus.

"Kita sudah bahas terkait tata tertib itu. Kalau dianggap tidak berpihak ke mahasiswa, mari kita lihat lagi mana yang tidak berpihak," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bambang Laut di tengah jalannya aksi demo ratusan mahasiswa di depan rektorat, Senin (10/4/2017).

Dia menuturkan dalam tata tertib tersebut, mahasiswa harus meminta izin pihak universitas apabila hendak menggelar aksi. "Demo itu harus ada pemberitahuan. Demo di halaman rektorat tidak ada dilarang. Silahkan saja menyampaikan aspirasinya. Yang jelas, jangan anarkis," ungkapnya.

Selain itu dalam peraturan rektor No 166/UN24/KM/2017 itu juga tidak membolehkan mahasiswa berambut gondrong. Juga tidak boleh menginap di kampus. "Boleh menginap tapi ada izin dari pimpinan fakultas ataupun jurusan," ucapnya.

"Saya pikir itu normatif saja dan mahasiswa lebih elegan kalau mahasiswa itu mengembangkan budaya akademik," bebernya.

Ditanya apakah tata tertib tertib tersebut keluar akibat buntut mahasiswa yang sudah beberapa kali menggelar demo Dia menjawab bukan. Bahkan disebutnya tata tertib itu sudah ada sejak beberapa tahun lalu. "Bukan. Itu sudah dari 2014," kilahnya.

Sementara itu Presiden BEM Universitas Palangka Raya, Ali Assegaf tidak sepakat dengan keluarnya tata tertib tersebut. "Tidak boleh melakukan demonstrasi tanpa seizin universitas. Ini jelas-jelas menentang konstitusi negara kita," tegasnya.

"Berambut panjang, gondrong melebihi baju kerah dan anting bagi pria. Ini substansinya apa. Kemudian merokok di kelas dll, sedangkan mayoritas pegawai UPR perokok," tegasnya. (BUDI YULIANTO/B-6)