BORNEONEWS, Sampit - Penyertaan modal untuk PDAM Dharma Tirta Sampit belum bisa dipastikan kapan bisa terealiasasi, karena harus menunggu pembahasan rancangan peraturan raerah (Raperda) penyertaan modal di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).

Hingga kini pembahasan Raperda itu belum dilakukan. "Sebenarnya ini menunggu persetujuan dari DPRD saja, sekarang menunggu pembahasan Raperda, namun kapan belum tahu," kata Kepala PDAM Sampit, Firdaus Herman Ranggan, Selasa (11/4/2017).

Menurut Firdaus, penyertaan modal sangat penting. Karena jika terus terlambat realisasinyapun akan terlambat pula.  "Jika tahun ini pembahasan selesai, berarti realisasinya tahun 2018 nanti, kalau realisasi 2018 berarti kegiatannya baru bisa dilaksanakan 2019, itu kalau bisa selesai tahun ini pembahasannya, kalau molor realisasinya molor lagi," ucapnya.

Dari itu menurut Firdaus penyertaan modal harus segera disetujui, karena penyertaan modal ini sangat diperlukan sebagai investasi PDAM, karena bantuan dari pusat bisa digelontorkan juga melihat dari keseriusan Pemkab Kotim.Salah satunya melalui penyertaan modal tersebut.

"Penyertaan modal ini pengaruhnya ke pusat, PDAM hanya operatornya saja, semuanya tergantung dari pemerintah, kalau menyesuaikan dengan nawacita Presiden Jokowi harus Rp72 miliar penyertaan modalnya," ucap Firdaus.

Pada prinsipnya menurut Firdaus berapapun bantuan penyertaan modal sangat diperlukan. Untuk segera memenuhi kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat Kotim. Mengingat selama ini banyak bantuan dari pemerintah pusat yang belum berfungsi secara maksimal lantaran terkendala beberapa sarana pendukung, untuk memenuhi itulah perlunya penyertaan modal. (NACO/B-5)