BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Ada banyak permasalahan yang dibahas dalam Rapat Pansus LKPJ 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas, Selasa (11/4/2017).

Ketua Fraksi PAN, H Ahmad Jahidi, mengatakan, yang menjadi sorotan dalam rapat Pansus LKPJ tersebut yakni permasalahan efektivitas dan akuntabilitas kesehatan terhadap masyarakat, produktivitas di bidang pertanian, pendapatan daerah dan aset daerah.

Mengenai efektifitas dan akuntabilitas kesehatan, Jahidi menyampaikan, permasalahan yang dialami masyarakat adalah ketika golongan masyarakat yang tidak mampu tidak tersentuh program kesehatan seperti BPJS. "Lalu bagaimana jika masyarakat tersebut tidak memiliki BPJS Ini menjadi sorotan," terang Jahidi.

Kemudian, lanjutnya, mengenai produktivitas pertanian, berdasarkan data statistik 2015-2016 yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kapuas, mengalami penurunan produktivitas dari 3,99% menjadi 3,66%. "Kata Kadis, faktor yang memengaruhi adalah faktor alam dan tunjangan penyuluhan sehingga efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pengawasan sangat luar biasa," ucapnya.

Selain itu juga, katanya, penurunan produktivitas pertanian tersebut berkaitan dengan aturan yang melarang pembakaran lahan pertanian untuk bertani.

Kemudian, lanjut Jahidi, mengenai pendapatan daerah yang masih tidak sesuai dengan harapan DPRD. "Padahal banyak potensi-potensi pendapatan daerah yang harus kita gali lagi," katanya.

Terkait mengenai aset, Jahidi mengungkapkan ada tiga dinas yang terkait yaitu bidang kesehatan, pembangunan umum, dan pendidikan yang mengalami penurunan usaha sebanyak 75%.

"Namun nanti akan dilakukkan lelang terbuka terhadap aset yang dianggap masih pada pihak tertentu tapi sudah mencapai batas," ungkapnya.

Aset-aset tersebut, kata Jahidi, akan dikejar sampai titik nol sehingga persoalan aset tersebut tidak lagi menjadi persoalan tapi menjadi langkah perbaikan ke depan. "Kita harus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, nah itu yang kita kehendaki dari BPK RI nantinya," ungkapnya.

Dan yang terakhir, terkait tenaga honorer dan kontrak. Dirinya berharap agar tenaga kontrak tersebut menjadi sarana kebutuhan bagi pemkab bukan menjadi sarana politis dan kepentingan. "Kita akan melihat persentase tenaga honorer dan kontrak dan anggaran APBD apakah nanti terjadi kekurangan terhadap tenaga kontrak akan kita lihat nantinya," katanya.

Dan yang terakhir katanya yang menjadi sorotan adalah mengenai tenaga honorer yang tidak dibayar di Dinas Kesehatan. Persoalan tersebut katanya sudah disampaikan ke Kejaksaan dan dilakukkan gelar perkara di BPK yang kemudian diambil alih BPK RI. "Nantinya akan kita lihat berapa kerugian negara tersebut dan apa yang menjadi persoalan kerugian negara tersebut," ungkapnya.

Jahidi mengatakan, melalui rapat Pansus LKPJ tersebut, pemkab dan DPRD bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah dipaparkannya secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Jadi, persoalan ini yang menjadi acuan dan akan dilanjutkan hingga mengeluarkan rekomendasi," pungkasnya. (HAMDI/B-2)