BORNEONEWS, Palangka Raya ' Menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Sugianto Sabran dan penahanan 20 tongkang batu bara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, beberapa waktu lalu, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Pengawasan Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kamis (13/4/2017), tim tersebut diberangkatkan ke DAS Barito untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebelum berangkat, diadakan acara pelepasan sederhana yang dipimpin Gubernur Sugianto di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, beberapa saat setelah pelantikan kepala Perwakilan BKKBN dan BPKP Kalteng di tempat yang sama.

Tim diberangkatkan menuju dua titik, yaitu Pos Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan dan Pos Pasar Panas di Kabupaten Barito Timur. Anggota tim berjumlah sembilan orang untuk Pos Pasar Panas dan 13 orang untuk Pos Rangga Ilung.

Tujuan pembentukan dan pemberangkatan Tim Terpadu, kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Sahrin Daulay, ialah untuk meningkatkan PAD dengan cepat dan tepat, serta terkordinasi dengan melibatkan lembaga atau instansi dari satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Kalteng.

'Tim ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalteng Nomor 188.44/155/2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Optimalisasi PAD yang dikeluarkan pada 5 April 2017, yang menugaskan enam SOPD dan tiga instansi vertikal,' ungkap Sahrin.

Sementara itu, Gubernur Sugianto berpedan agar Tim Terpadu bekerja dengan baik dan jujur, serta bertanggung jawab. Gubernur juga memberikan nomor telepon seluler khusus seraya meminta langsung menghubunginya jika ada sesuatu yang menghalangi di lapangan.

'Saya akan melakukan kordinasi dengan forum komunikasi pemerintah daerah (FKPD), antara lain Kapolda dan Danrem terkait tim ini. Juga saya akan telepon Kapolres dan Dandimnya di sana, tetapi tim juga harus melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat dan aparat lainnya. Pemberangkatan tim ini bukan untuk kepentingan Gubernur, tetapi untuk menyelamatkan penerimaan daerah, ini yang harus dipahami bersama,' tegasnya. (ROZIQIN/B-3)