BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) tahun ini menganggarkan sekitar Rp2,8 miliar untuk gaji honorer tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat). Sebenarnya, pihak kabupaten, atau daerah tingkat II dilarang menganggarkan gaji guru honorer masuk APBD. Tetapi, tidak ada pilihan lain. Pihak DPRD terus berkoordinasi dengan BPK, agar tidak salah langkah.

'Kami menganggarkan gaji para guru honorer, Rp2,8 miliar untuk masuk APBD Kabupaten Kobar,' kata Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Triyanto, di Pangkalan Bun, Jumat (14/4/2017).

Triyanto menjelaskan, meski saat ini aturannya kabupaten dilarang menganggarkan untuk gaji guru honorer masuk dalam APBD. Tapi tidak ada pilihan lain. Pasalnya jika harus mengikuti aturan tersebut, bagaimana nasib para guru honorer. 'Kita anggarkan sekitar Rp 2,8 miliar, nilai ini mengacu pada tahun sebelumnya.'

Meski demikian, lanjut Triyanto, pihaknya akan terus beekoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Maksudnya, agar tidak terjadi masalah jika gaji untuk guru honorer dimasukkan dalam APBD.

'Bagaimana baiknya, meski ada aturan yang melarang. Dan kenyataannya, provinsi juga tidak mengganggarkan untuk gaji honorer,' ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kobar, Aida Lailawati menyebut, dirinya secara pribadi mendukung hal itu. "Pada prinsipnya dewan setuju usulan Disdikbud, terkait gaji guru honorer itu,' ujarnya.

Namun, yang jadi permasalahan sistem pembayarannya ke pemerintah provinsi (pemprov), apakah dalam bentuk hibah atau bantuan keuangan. Anggaran untuk guru honorer, akan dianggarkan di APBD, namun tetap sambil dikonsultasikan dengan BPK RI.

'Untuk sementara para guru honorer menerima gaji dari komite dan dana BOS. Semoga permasalahan ini menjadi perhatian kita bersama, sehingga tidak mengorbankan para guru honorer,' tukasnya. (CECEP HERDI/N).