BORNEONEWS, Kasongan - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran diminta memberikan reward (penghargaan) kepada para pejabat semisal Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh wilayah kabupaten/kota termasuk pejabat Pemprov Kalteng yang tidak melakukan korupsi selama menjabat.

Usulan agar Gubernur Sugianto memberikan penghargaan, itu dilontarkan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, Saptul Anwar kepada borneonews.co.id di ruang kerjanya, Senin (17/4/2017).

Menurut Saptul Anwar, pemberian reward itu bertujuan agar para pejabat tidak lagi melakukan korupsi.

"Saya kalau mau setiap hari ada peluang, bisa saja korupsi Rp1 juta di kantor ini, namun karena itu adalah dosa dan memang dilarang, baik dari segi aturan pemerintah maupun agama, saya tidak bisa melakukan itu," sebut Saptul Anwar.

Dalam kesempatan ini juga Saptul Anwar juga mengungkapkan selama dirinya menjadi pegawai negeri sipil (PNS/ASN) yang sudah berjalan 28 tahun ini, dan sudah 2 tahun menjabat kepala OPD, ia mengaku tidak memiliki rumah.

"Iya benar, saya selama ini tidak punya rumah pribadi, sepeda motor juga tidak punya, apalagi mobil," ungkapnya.

Tekad untuk tidak melakukan korupsi ini, sebut Saptul Anwar sudah ditanamkan sejak kedua orang tuanya masih hidup dulu. "Makanya malu kalau saya korupsi itu," tegasnya.

Namun, tutur Saptul Anwar, yang selama ini menggoda untuk korupsi, itu adalah anak buahnya.

"Misalnya suatu kegiatan ada kelebihan uang Rp200 ribu atau Rp300 ribu, itu biasanya kita berikan kepada warga yang datang minta sumbangan," katanya.

Tekat untuk tidak korupsi, aku Saptul Anwar juga ia tanamkan kepada anak buahnya di kantor. Setiap hari jika ada kesempatan, dirinya mengaku selalu mewanti kepada anak buahnya untuk tidak berbuat korupsi ini.

"Makanya kita usul kepada Gubernur Kalteng untuk memberikan reward itu kepada para pejabat di Kalteng ini yang tidak melakukan korupsi, dan gubernur bisa membentuk tim untuk itu," kata Saptul Anwar.

Pasalnya, gaji pegawai negeri sipil, termasuk dirinya yang saat ini menjabat pejabat eselon II setingkat kepala OPD, hanya Rp4.500.000 per bulan.

"Kalau yang honor rata-rata Rp2 juta per bulan. Kalau ada anak istri, mungkin sisa honornya Rp500-san ribu setelah dipotong bayar rumah kontrakan, kredit peralatan dapur dan beli beras, apa itu cukup untuk hidup sebulan," tanyanya. (ABDUL GOFUR/B-5)