BORNEONEWS, Sampit - Monitoring Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Kotim menemukan sejumlah masalah, terkait pendidikan, kesehatan, hingga lingkup pemerintah kecamatan. Salah satunya, lemahnya koordinasi antara instansi teknis dengan pemerintah kecamatan, sehingga banyak kegiatan pembangunan yang bersumber dari keuangan daerah, tidak terinventarisir oleh pihak kecamatan.

"Tentunya ini bertolak belakang dengan semangat Musrenbang yaitu pembangunan bertahap, bertingkat dan berlanjut," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Hero Harapano Mandouw kepada Borneonews, dari Sampit, Rabu (19/4/2017).

Selain itu menurut Hero, dalam lingkup pendidikan, perhatian Pemerintah Daerah terhadap penyediaan ruang kelas di sekolah belum sesuai harapan. Akibatnya, banyak siswa yang harus bergantian menggunakan ruang kelas atau sering dikatakan masuk siang.

"Masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena secara psikologis, jam belajar anak semestinya dimulai pada pagi hari. Karena daya serap anak akan lebih efektif pada pagi hari. Selain itu jam siang seharusnya dimanfaatkan anak untuk istirahat, kegiatan belajar tambahan, ekstrakurikuler ataupun untuk bermain bersosialisasi sesama mereka," ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Di sisi lain juga menurut Hero pada lingkup kesehatan, Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan tenaga pelayan kesehatan di daerah. Dan pihak terkait jangan dengan mudah mengabulkan permintaan dari tenaga medis yang telah ditempatkan di daerah untuk pindah ke daerah perkotaan, tanpa terlebih dahulu menyiapkan tenaga penggantinya.

"Jangan sampai bongkar pasang sesuka hati tersebut mengorbankan masyarakat," kata Hero Harapano Mandouw.(NACO/N).