BORNEONEWS, Jakarta ' Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Nasional dihadiri seluruh kepala daerah mulai gubernur, walikota dan bupati yang dilaksanakan di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Gatot Sobroto, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).

Dalam pidato pembukaan, Jokowi kesal seraya menyebut, birokrasi di mayoritas daerah di Indonesia masih berbelit dan tidak efisien. Sehingga dia ingin seluruh kepala daerah memotong jalur distribusi yang rantainya masih panjang dengan membuat standar nasional dalam beradministrasi.

'Seluruh kepala daerah segera untuk melakukan standar nasional dalam beradministrasi dan tidak berbelit belit yang menyebabkan banyak pelayanan terkendala, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan lancar,' pintanya seperti dikutip Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kaliman Tengah, Yuren S Bahat, Kamis (27/4/2017).

Presiden mencontohkan soal berbelit-belitnya birokrasi oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai surat pertanggungjawaban (SJ). Sampai saat ini dia menilai banyak sekali birokrasinya yang masih tidak efisien.

'Masih ada puluhan bahkan sampai ribet, harus ada perbaikan standar nasional, dan akan diterapkan di daerah-daerah,' sambungnya.

'Kepala daerah harus segera melakukan hal tersebut. Sekarang minimal ada dua birokrasi, bukan 44 birokrasi lagi. Kelamaan, habis waktu layanan. Kalau masih terjadi di daerahnya, Gubernur segera laporkan Presiden,' ucap Jokowi. (ROZIQIN/B-6)