BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Penertiban balapan liar di Jalan Sutan Syahrir Pangkalan Bun didukung kalangan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

Ketua Komisi A DPRD Kobar, Ahmad Subandi meminta aparat kepolisian rutin menggelar razia balapan liar itu. "Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pihak Polres Kobar dan memberikan dukungan penuh penertiban seperti ini secara rutin sebagai mekanisme pencegahan," ujar Ahmad Subandi, Kamis (27/4/2017).

Ia menjelaskan untuk penertiban balapan liar ini harus mencari simpul hulu dan hilirnya. Sebab, sudah sejak lama aksis kebut-kebutan di jalan raya pada malam hari ini berlangsung dan tidak pernah ada hentinya. "Katakanlah ada bengkel yang biasa memodifikasi motor untuk balapan liar, bengkelnya juga harus ditertibkan. Ditutup bengkelnya atau diberikan efek jera dari sisi undang-undang yang berlaku," ujar dia.

Kemudian lanjut dia, barang bukti hasil penertiban razia harus dimusnahkan seperti barang bukti narkoba. "Saya harap jangan dikembalikan ke pemiliknya. Disita, dijadikan milik negara karena saya yakin balapan itu sudah melanggar undang-undang lalu lintas," imbuhnya.

Menurutnya dalam hal ini ada hak dan kewenangan penuh bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyitaan. Sebab, bukti nyata kegiatan balapan liar itu bukan hanya terjadi di Jalan Sutan Syahrir, tapi ada juga di Kecamatan Kumai

"Di depan Puskesmas Kumai pasien rawat inap merasa terganggu. Dalam hal ini perlu kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah dengan kepolisian misalnya Satpol PP dalam menertibkan balpan liar tersebut," katanya.

Subandi yang juga ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Kobar siap bekerja sama dengan kepolisian untuk sama-sama menekan tingginya kegiatan liar itu. "Kami dari pramuka siap bekerja sama dari sisi manapun karena di pramuka juga ada pembinaan bagaimana berlaliu lintas yang baik," ujarnya. (CECEP HERDI/B-10)