BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah tidak lagi melakukan pelayanan birokrasi berbelit kepada masyarakat maupun pelaku investasi. Banyaknya rantai birokrasi membuat banyak pelayanan terkendala.

"Presiden meminta di setiap daerah melakukan pemangkasan birokrasi agar tidak berbelit pelayanannya," terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Yuren S Bahat, Kamis, (27/4/2017).

Ia melanjutkan Presiden Jokowi memaparkan, saat ini dunia investasi mulai melirik Indonesia dan sebagian wilayah Asia lainnya. Hal tersebut harus diletakkan sebagai peluang dan harus dimanfaatkan dengan baik sehingga iklim investasi di Indonesia meningkat dan perekonomian juga terangkat, terutama sektor riil.

"Kalau di Indonesia banyak birokrasi berbelit-belit, maka investor bukan hanya tidak mau, tapi bakal ditinggalkan dan pergi ke negara lainya. Tidak hanya investor dari luar negeri saja, tetapi yang dari dalam negeri juga bisa berpindah. Peluang investasi itu menjadi rebutan dunia, mereka berlomba-lomba mengkampanyekan sistem pelayanan yang baik, mudah dan cepat, serta iklim perekonomian yang kondusif," kata dia.

"Nanti segera dilaksanakan di daerah. Kepala daerah masing-masing harus segera melakukan hal tersebut. Sekarang setidaknya ada dua birokrasi, bukan 44 birokrasi lagi. Kalau masih birokrasi panjang, apalagi 44 Kelamaan, sehingga habis waktu melaksanakan pelayanan," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Nasional 2017, dihadiri seluruh kepala daerah mulai Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Gatot Sobroto, Jakarta Selatan, Rabu (26/4). Gubernur Kalteng Sugianto Sabran hadir bersama Gubernur lainya, dan duduk berdanpingan dengan 33 gubernur lainnya barisan kedua. Usai acara pembukaan, siangnya berlanjut acara terpisah berupa embahasan per bidang atau komisi. (ROZIQIN/B-8)