BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pungutan berupa retribusi untuk melalui jalan di Desa Anjir Kelampan, Kecamatan Kapuas Barat, ternyata masih berlangsung hingga saat ini. Terkait itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kapuas pun tidak akan mentolerir pungutan tersebut.

Apalagi, pungutan yang dilakukan tidak berkoordinasi dengan dishub. Seharusnya, kades melakukan koordinasi terlebih dahulu. Karena pungutan yang ditujukan bagi pengendara dan jalan berkaitan erat dengan dishub.

"Kami dari dishub tidak pernah mentolerir dan tidak pernah memberikan rekomendasi soal pungutan tersebut," kata Kasi DLLAJ Dishub Kapuas, Untung Harianto, Jumat (28/4/2017).

Semestinya yang bertanggung jawab adalah truk-truk milik perusahaan yang melintas dan pungutan tidak dipukul rata kepada setiap kendaraan yang lewat.

Sementara, Kapolsek Kapuas Barat, Iptu Miftahul Huda mengatakan, sejauh ini memang pungutan masih berlangsung. Pungutan itu dilakukan pada truk yang melintas.

"Kades akan kita panggil kembali untuk dimintai keterangan seputar pungutan yang dilakukannya," pungkasnya.

Terpisah, Kades Anjir Kelampan, Yanir, saat dikonfirmasi membenarkan jika hingga saat ini masih dilakukan pugutan. Tetapi khusus untuk truk-truk dengan angkutan berat, separti angkutan kelapa sawit dan kayu halaban saja.

Dan pungutan akan terus dilakukan sampai pekerjaan penimbunan selesai entah sampai kapan.

"Yang jelas selama ini jumlah pungutan yang diperoleh baru Rp2 jutaan. Sementara pengeluaran (untuk penimbunan) sudah lebih dari Rp5 jutaan. Apa yang saya lakukan ini demi kepentingan bersama. Terserah orang mau bilang apa. Hasil pungutan bisa saya pertanggungjawabkan," tegas dia. (HAMDI/B-11)