BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kenaikan harga minyak sawit dunia membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berhasil mengumpulkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) kuartal I tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu.

"Sepanjang Januari hingga Maret tahun ini, kami telah mengantongi pungutan ekspor CPO sebesar Rp3,3 triliun atau naik 17,85% ketimbang tahun lalu yang hanya Rp2,8 triliun. Kendati capaian di kuartal I tahun ini lebih tinggi, tapi belum ada revisi target pungutan hingga akhir tahun ini yang hanya Rp10,6 triliun atau lebih rendah 6,22% ketimbang realisasi hasil pungutan tahun lalu yang mencapai Rp11,26 triliun," kata Direktur Perencanaan, Penghimpunan dan Pengelolaan Dana BPDP Kelapa Sawit, Agustinus Antonius, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Dengan lonjakan penerimaan itu, menurut Agustinus, pihaknya yakin pungutan CPO tahun bisa melampaui realisasi tahun lalu. Walau begitu BPDP akan tetap mengacu pada target awal yang telah ditetapkan bersama pemerintah.

"Realisasi pungutan yang lebih tinggi, karena tren pungutan CPO pada kuartal I relatif lebih rendah ketimbang kuartal berikutnya. Tren tersebut terus berlanjut pada tahun ini," papar dia.

Sedangkan Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Dono Boestami, mengatakan realisasi pungutan yang lebih tinggi akan dikembalikan ke pengusaha. Sebab pungutan biaya ekspor CPO yang dibebankan kepada para eksportir, sebisa mungkin akan dikembalikan kepada pelaku usaha dan petani kelapa sawit.

"Saat ini 90% dana pungutan CPO dialokasikan untuk insentif selisih atau subsidi harga biodiesel. Sebanyak 5% digunakan di program replanting atau peremajaan dan 5% lainnya untuk program promosi, riset, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Dono.

Untuk program replanting kebun kelapa sawit tahun ini anggarannya hanya Rp550 miliar. Dana itu akan dibagikan untuk peremajaan 22.000 hektare (ha) kebun sawit. (NEDELYA RAMADHANI/m)