BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit tidak diam menghadapi maraknya kampanye hitam asing terhadap produk sawit Indonesia.

"Jika didiamkan akan menghancurkan penjualan produk sawit nasional," kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Banyaknya kampanye hitam terhadap produk sawit Indonesia di Eropa, menurut Bambang, merupakan persaingan bisnis semata. Pasalnya, produk sawit Indonesia dianggap akan mengancam bisnis minyak zaitun mereka yang sudah berlangsung sejak lama.

"Keluarnya resolusi Parlemen Uni Eropa yang menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung keberlanjutan hanyalah dorongan dari pelaku bisnis di Eropa. Sebab, produk sawit kita dianggap mengancam keberadaan bisnis minyak zaitun," papar dia.

Bambang menilai, minyak zaitun dan minyak yang berasal dari bijih bunga matahari sangat populer dan banyak diproduksi di Eropa. Jika produk sawit masuk ke Eropa, maka dua jenis minyak yang sangat populer di benua tersebut akan tergerus.

"Untuk mengamankan produk mereka, keluarlah resolusi Parlemen Eropa yang menyebut produk sawit sebagai penyebab deforestasi. Sawit di Eropa masih kontroversial karena minyak sawit tentunya mengancam keberadaan minyak zaitun atau biji bunga matahari yang populer di Eropa," ujarnya.

Namun, Bambang berharap Indonesia dapat membuktikan bahwa anggapan parlemen Eropa tersebut tidak benar. Karena itu, Indonesia jangan hanya protes secara diplomatis dan politis saja, tapi juga harus bisa berargumen jika sawit tidak merusak lingkungan.

"Harus ada justifikasi ilmiah," tutur Bambang. (NEDELYA RAMADHANI/m)