BORNEONEWS, Jakarta - Mantan Menteri Pertanian, Prof. Bungaran Saragih mengungkapkan, perlu taktik dalam menghadapi resolusi Parlemen Eropa tentang sawit. Strategi harus jitu, jangan reaktif dan sporadis. Meski begitu, ia menganggap resolusi itu wajar saja, sejauh tidak melanggar perjanjian perdagangan WTO.  Pengusaha pelaku industri sawit dinilainya tidak perlu takut pada resolusi itu.

Bungaran melihat yang dilakukan parlemen Eropa itu, model proteksi terselubung, non tariff barrier. Mereka mendengar aspirasi petaninya, sehingga sangat penting melindungi produk minyak nabati yang mereka hasilkan.

"Kita perlu menjawab dengan aksi di lapangan. Kita harus berani katakan, pengelolaan sawit Indonesia sudah relatif lebih baik, dan berkelanjutan. Lihat lagi 5-10 mendatang, pasti lebih baik lagi," kata Bungaran Saragih dalam diskusi di Media Centre DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017) siang

Diskusi Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI itu, bertajuk Lawan Parlemen Eropa!. Para pembicara secara tajam membahas Mosi Parlemen Eropa yang mengadopsi resolusi soal kelapa sawit, Selasa (4/4/2017).

Diskusi yang dimoderatori Riza Harahap (Wartawan Kantor Berita Antara) itu, menghadirkan tiga pembicara lain di luar Prof Bungaran Saragih; Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Hamdhani, dan Staf Ahli Bidang Diplomasi Perekonomian Kemenlu, Ridwan Hassan Sahli.

Jangan takut

Bungaran Saragih mengatakan idak perlu takut pada resolusi parlemen Eropa itu. Ia menyodorkan data konsumsi sawit Eropa 7 juta ton, atau hanya 1/4 total ekspor dunia. Tetapi, pasar Eropa tetap penting, terutama sebagai barometer perdagangan dunia. Ia menyarankan pelaku industri sawit di Tanah Air memproduksi biodisel agar nilai sawit makin meningkat.

Dengan begitu, Bungaran menguatkan hati para pengusaha sawit, agar tidak perlu tak perlu khawatir berlebihan. Apalagi, kita sudah patuhi ISPO & RSPO dengan standar sustainable. Dengan begitu, ia memberi penekanan, Eropa tidak pantas menghalangi produk sawit Indonesia, karena sawit kita sudah punya standar ISPO & RSPO. "Justru produk Eropa, Soybean, sunflower, Rapseed tdk punya standar itu. Jadi Eropa harus lebih fair."

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Hamdhani juga menyarankan, perusahaan besar sawit di Indonesia membuat refinery pengolahan Crued Palm Oil (CPO). Dengan begitu, kata Ketua DPP Partai NasDem bidang Otonomi Daerah itu, lebih efisien dan meningkatkan nilai tambah produk sawit.

Hamdhani juga memandang, ada persaingan bisnis yang tajam di balik resolusi koleganya di Eropa itu. Menurut anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu, minyak nabati di Eropa kalah bersaing dengan efesiensi produk sawit. Tuduhan mereka terkait pelanggaran yang dilakukan Indonesia, kata dia, jelas tidak benar.

"Mereka bisa kehilangan potensi 9 Miliar Euro dan ribuan tenaga kerja di sektor biodesel, sabun, dan lainnya dari produk turunan sawit yang mereka olah." (RO/*/N).