BORNEONEWS, Palangka Raya ' Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Tengah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng meminta ada kajian strategis mendalam sebelum wacana tersebut dimatangkan. Hal itu diperlukan agar Bumi Isen Mulang tidak menjadi Jakarta kedua

'Jangan sampai Palangka Raya ini menjadi Jakarta kedua, di mana ada sisi yang terkenal mengenai banjir dan macet,' kata Manajer Kampanye dan Advokasi Walhi Kalteng, Aryo Nugroho Waluyo, Jumat (5/5/2017).

Walhi memang belum melakukan pembahasan mengenai wacana yang terus menguat itu. Namun, Walhi menyarankan akan lebih baik jika ada kajian jelas terlebih duhulu yang dilakukan pemerintah.

'Dari segi sosial apa manfaat penting dengan pemindahan pemerintahan tersebut bagi rakyat Kalteng. Sudah siapkah sumber daya manusia kita,' katanya dengan nada tanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beberapa waktu lalu menyampaikan kepada media bahwa pemprov telah mempersiapkan areal seluas 300 ibu hektare jika Presiden RI Joko Widodo benar-benar ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Bumi Tambun Bungai.

Hal itupun sontak menjadi bahasan di sejumlah media nasional dan internasional. Apalagi wacana itu mendapat dukungan dari anggota Komisi VII DPR RI, Ikwan Datu Alam. (RONI SAHALA/B-3)