BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mengumbar data yang tidak lengkap sehingga merugikan industri sawit.

"Data yang KPK buka setengah-setengah sehingga memicu banyak asumsi negatif di industri sawit. Makanya kami tantang KPK buka-bukaan, jangan digeneralisasi," kata Sekjen GAPKI, Togar Sitanggang, di Jakarta, Senin (8/5/2017).

Togar tidak akan menghalangi KPK jika memang benar ada perusahaan sawit anggota GAPKI yang mengemplang pajak.

"Silakan saja periksa. Kita akan concern kalau KPK mau berantas korupsi, tapi jangan diumbar ke publik cuma setengah-setengah," papar dia.

KPK, lanjut Togar, selama ini tidak pernah mengajak pengusaha sawit untuk berdialog. Seharusnya, KPK meminta pendapat pengusaha sebelum melakukan kajian sampai mengungkapnya ke publik.

"Beberapa kali KPK melakukan kajian dan mengungkap data industri sawit kita tidak pernah diajak dialog. Tidak tahu mereka dapat dari mana datanya," ujarnya.

Pengungkapan data yang menyeluruh oleh KPK diperlukan karena tidak semua perusahaan sawit merupakan anggota GAPKI.

"Makanya kita mau dibuka saja biar ketahuan perusahaan pengemplang pajak itu anggota kami atau bukan. Kalau bukan ngapain kami, capek komentar," tutur Togar. (NEDELYA RAMADHANI/m)