Selasa, 27 Juni 2017
 

 
 

Moratorium Sawit

Moratorium Lahan Sawit akan Diperpanjang 2 Tahun?

 
 

Today Online

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginginkan perpanjangan moratorium lahan perkebunan kelapa sawit selama dua tahun.

Moratorium atau pembekuan penerbitan izin pembukaan lahan perkebunan sawit di hutan primer dan lahan gambut itu merupakan kebijakan pemerintahan terdahulu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tujuan moratorium adalah untuk mengurangi emisi gas terkait dengan kebakaran hutan, terutama di lahan gambut yang memang rawan terbakar.

KLKH saat ini tengah menanti terbitnya instruksi presiden (Inpres) yang akan menyetujui perpanjangan moratorium, yang akan habis masa berlakunya pada 20 Mei mendatang, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yuyu Rahayu di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Jika usulan perpanjangan moratorium disetujui Presiden Joko Widodo, ini akan menjadi perpanjangan ketiga sejak diterapkan pertama kali pada 2011.

"Kami berharap akan ada perpanjangan masa berlaku Inpres tentang moratorium ini karena kami perlu meningkatkan pengelolaan hutan," kata Yuyu.

Namun, meski pemerintah tidak lagi menerbitkan izin baru pembukaan lahan perkebunan sawit, sejumlah area di hutan primer dan lahan gambut masih dikelola petani yang mengelola lahan tersebut sebelum moratorium, ucapnya.

Indonesia dilanda kebakaran hutan terparah terutama di Sumatera dan Kalimantan, yang memicu protes sejumlah negara tetangga akibat asap yang mengarah ke wilayah mereka.

Hingga November 2016, moratorium telah mencakup lahan seluas lebih dari 66 juta hektare. (NEDELYA RAMADHANI/m)

BERITA POPULER

Meninggal Karena Sakit

Facebook

 
UCAPAN SELAMAT LAINNYA
To Top