BORNEONEWS, Sampit ' Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Shaleh menilai sejauh ini masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan infrastruktur terutama jalan dari satuan organissasi perangkat daerah (SOPD) terkait.

"Dalam mengawasi penggunaan infrastruktur, terutama pengawasan terhadap angkutan besar di dalam Kota terus menjadi persoalan klasik dari tahun ketahun, buktinya kendaraan ukuran besar masih melenggang masuk ke kawasan perkotaan yang menyebabkan kerusakan jalan secara cepat," kata Shaleh, Rabu (17/5/2017)

Menurut Shaleh di satu sisi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menginginkan agar infrastrukjtur yang ada bertahan lama. Di sisi lain Dinas Perhubungan (Dishub) masih lemah dalam mengawasi kendaraan yang angkutannya di atas tonase.

Dari itu Shaleh menganggap belum adanya sinergi yang kuat antar instansi terkait, harusnya menurutnya dilakukan komunikasi dan kordinas. Meski pada prinsipnya sudah ada aturan, bahkan rambu-rambunya sudah ada, untuk membatasi tonase, buktinya sampai saat ini masih dilakukan secara berulang bahkan parahnya lagi pengawasan jarang dilakukan.

"Imbauan dan peringatan agar kendaraan bertonase besar tidak melintas di jalan umum khususnya dalam Kota Sampit, hanya sekedar diketahui saja tanpa dilaksanakan," ucapnya.

Harusnya menurut Shaleh keinginan Bupati Kotim mencanangkan Sampit jadi kota tujuan wisata dibarengi dengan peningkatan dan pengawasan infrastruktur agar terus baik. (NACO/B-5)