BORNEONEWS, Sampit - Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung langkah Pemerintah Daerah menutup seluruh lokalisasi yang ada di kabupaten ini. Tidak hanya secara moril tapi juga siap mendukung dari sisi kebijakan anggaran di tahun berikutnya.

'Penutupan lokalisasi mesti dipercepat dari batas akhir pemerintah pusat.' Kata Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Hero Harapanno Mandouw, Jumat (19/5/2017).

Dikatakan Hero penutupan lokalisasi di Kabupaten Kotim harus segara dilakukan agar menjadi contoh bagi daerah lain. Karena keberadaan lokalisasi ibarat pisau bermata dua, di satu sisi merupakan sumber permasalahan karena dari situlah penyakit masyarakat bermula, baik itu penyakit kelamin yang menular maupun tindak kejahatan. Di sisi lain pemerintah juga lebih mudah memantau permasalahan sosial di lokalisasi.

Dari itu Hero menginginkan penutupan lokalisasi tidak perlu harus menunggu hingga 2019, sebab itu akan semakin memperkeruh suasana. 'Apalagi jika pemerintah tidak mulai dari sekarang melakukan sosialisasi secara intens,' tukasnya.

Dengan ditutupnya lokalisasi diharapkan semua sumber penyakit masyarakat tersebut bisa diberantas. Dati itu Hero mendesak agar penutupan itu dilakukan tahun ini, karena ia yakin Pemerintah Daerah bisa melakukan itu, mengingat lokalisasi di Kotim tidak terlalu banyak.

'Sesuai surat edaran Menteri Sosial penutupan lokalisasi paling lambat 2019, akan tetapi kami meminta agar tahun ini bisa dilakukan agar lebih dulu dari target pusat,' tandasnya. (NACO/B-5)