BORNEONEWS, Palangka Raya - Plt Sekda Kota Palangka Raya, Kandarani menyebut Partai Politik (parpol) perlu mempekerjakan tenaga administrasi. Hal itu menyusul penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap keuangan yang dikelola parpol baik dari dana hibah maupun iuran anggota.

"Memang penilaian BPK RI mengatakan, pelaporan keuangan parpol sudah membaik jika dibandingkan dengan 2016 lalu. Tapi tetap saja menurut saya parpol perlu mempekerjakan tenaga administrasi untuk mengurusi laporan keuangan," ungkap Kandarani kepada Borneonews, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Kandarani, hal inilah yang sering menjadi kendala parpol dalam melakukan pelaporan penggunaan dana. Rata-rata menurutnya parpol kekurangan pegawai administrasi.

"Dalam hal belanja itu harus jelas untuk apanya, kegiatannya apa. Kalau misalnya ada perjalanan dinas Rp5 juta dia harus menjelaskan untuk apa saja uang itu, kalau tidak bisa menjelaskan atau penjelasannya tidak diterima oleh BPK ya otomatis dia harus mengembalikan uang tersebut," pungkasnya.

Kandarani menyebut kendala ini harus diatasi parpol sebaik-baiknya mengingat dalam lembaga parpol lah calon-calon pemimpin digodok.

"Kalau di lembaga parpol saja belum baik bagaimana bisa dipercayakan mengurus yang lebig besar, menjadi wakil rakyat di kursi dewan misalnya. Ini, saya minta parpol memperhatikannya," tutup Kandarani. (TESTI PRISCILLA/B-2)