BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur meminta tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus rajin. Jika tidak, pemkab jangan segan-segan untuk menghentikan kontraknya.

Rudiannur menambahkan, tenaga kontrak pemerintah yang direkrut sangat banyak, sehingga kinerjanya tidak lepas dari pertanyaan. Serta bagaimana sistem evaluasi kinerja tenaga kontrak itu selama ini.

"Kalau tidak bisa bekerja, kami menyarankan sesuai dengan ketentuan sebaiknya putuskan saja kontraknya,' kata Rudianur, Selasa (23/5/2017).

DIa menilai tenaga kontrak di SKPD kadang ada yang kelebihan, sehingga rutinitasnya hanya datang ke kantor tanpa ada pekerjaan. Karena itu untuk efisiensi anggaran hendaknya tenaga kontrak itu bisa dialihkan ke sektor lain yang membutuhkan.

Seperti di SOPD pelayanan publik, yakni di Disdukcapil, Dinas Tenaga Kerja, atau jika latar belakang pendidikannnya kesehatan atau pendidikan, bisa ditempatkan di puskesmas maupun sekolah-sekolah yang saat ini tengah membutuhkan.

"Dari itu evaluasi terhadap tenaga kerja kontrak harus rutin dilakukan, jangan datang ke kantor tidak ada kerjaan dan makan gaji begitu saja. Ini yang kami tidak inginkan," pungkasnya. (NACO/B-11)