BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, larangan perdagangan komoditi kelapa sawit ke pasar global merupakan politik dagang yang ditarik-tarik ke persoalan lingkungan.

"Kalau persoalan HAM ini masalah sengketa lahan tanah adat. Hal ini harus dilawan, keluar dengan diplomasi ke dalam harus dievaluasi eksploitasi alam kita," kata Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Sedangkan anggota Komisi IV DPR RI, Hamdhani mengatakan resolusi Parlemen Eropa terindikasi ada persaingan usaha yang sangat tajam.

"Tidak pantas Indonesia disebut memperkerjakan anak di bawah umur. Di Kalimantan mungkin saja ada orang tua yang membawa anaknya sewaktu bekerja di kebon kelapa sawit, itu wajar saja kalau sepulang sekolah anaknya diajak," papar dia.

Menurut Hamdhani, sebenarnya Uni Eropa ingin beberapa produknya seperti bunga matahari bisa memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Namun, kenyataan di lapangan mereka tidak bisa membuka lahan baru untuk bunga matahari.

"Lahan baru misalnya 15.000 hektar yang harus dibuka, sama dengan luas Kota Amsterdam. Sedangkan di Indonesia, masih memungkinkan untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit," pungkasnya.

Delegasi Parlemen Eropa pada Selasa berkunjung ke DPR untuk membahas soal resolusi sawit yang disahkan bulan lalu. (NEDELYA RAMADHANI/m)