BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Seperti ditegaskan oleh berbagai pihak baik di Indonesia maupun Malaysia bahwa resolusi sawit yang disahkan Parlemen Uni Eropa adalah salah dan tak berdasar.

Protes yang disampaikan Indonesia maupun Malaysia terkait resolusi tersebut dan juga ancaman untuk membalas boikot terhadap produk asal negara-negara Uni Eropa, telah mendorong parlemen zona pengguna mata uang euro itu untuk mengirimkan delegasi ke Indonesia pada awal hingga medio pekan ini.

Pembicaraan antara delegasi Parlemen Eropa dengan DPR RI dan juga pemerintah Indonesia, sepertinya telah membuka pikiran sejumlah anggota perlemen Eropa. Diharapkan hasil pembicaraan ini dapat disampaikan secara komprehensif dalam rapat Parlemen Eropa.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (24/5/2017), menyatakan resolusi parlemen Uni Eropa yang melarang kelapa sawit asal Indonesia yang masuk ke wilayah kawasan itu dinilai terlalu sederhana apabila hanya karena persoalan lingkungan hidup.

Dari situ terlihat bahwa sejumlah tudingan yang disampaikan beberapa pihak di Uni Eropa dan negara Barat lainnya terhadap industri sawit Indonesia dan Malaysia adalah didasarkan pada kepentingan ekonomi, yakni untuk melindungi industri minyak nabati mereka yang mulai tertekan oleh minyak nabati berbasis sawit.

'Concern kami adalah parlemen Uni Eropa melihat dari sisi yang lebih luas. Bahwa ada kekurangan di dalam, kita sudah menjalani dan terus menjalankan perbaikan, sehingga kita bisa menerima hubungan ini di masa depan,' kata Darmin.

Darmin mengatakan diskusi lanjutan mengenai keberlangsungan kelapa sawit Indonesia dengan parlemen Uni Eropa, akan dilakukan pemerintah di Kantor Pusat Uni Eropa, Brussels, Belgia, pada Juli 2017 mendatang.

Sementara itu, juru bicara delegasi parlemen Uni Eropa Sajjad Karim mengatakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kesalahpahaman yang terjadi terkait pengelolaan industri kelapa sawit.

'Sudah terlihat jelas, ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan dari perspektif kami, Uni Eropa, terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. Kami mengharapkan kunjungan ini telah memberikan pencerahan dari sudut pandang Uni Eropa,' katanya.

Karim mengharapkan pertemuan maupun berbagai diskusi yang telah dilakukan bisa menjadi landasan penting untuk mendorong penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia dengan Uni Eropa.

Seorang pelaku pasar komoditas di Jakarta, Jumat (26/5/2017), menilai bahwa pembiacaraan antara Parlemen Eropa dengan pemerintah Indonesia merupakan langkah tepat untuk menghentikan kampanye negatif terhadap industri sawit.

"Dengan begitu diharapkan resolusi sawit dapat segera dicabut, sehingga komoditas andalan ini dapat lebih mudah masuk ke pasar Uni Eropa dan global," harapnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)