BORNEONEWS, Palangka Raya ' Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari PKB, Asera, meminta rekan-rekannya sesama anggota dewan tidak mempersoalkan aksi para politisi yang loncat komisi. Alasannya, hal itu merupakan persoalan internal setiap fraksi pendukung DPRD.

Yang perlu ditekankan, menurut Asera, ialah menghormati dan melaksanakan mekanisme yang diatur dalam tata tertib (tatib) DPRD. Dengan demikian, tidak ada yang dilanggar dan legalitas hasil keputusan juga sah.

'Kita senang dengar Pak Atu (Narang)--ketua DPRD--bilang kita dukung gubernur yang ada ini. Kita tidak usah mempermasalahkan si A masuk di komisi C, si B masuk ke komisi D, dan sebagainya seperti diusulkan Fraksi Demokrat. Jangan dipersoalkan itu," kata Asera, Rabu (31/5/2017).

Saat ditanya mengenai kondisi internal PKB menyikapi aksi loncat komisi tersebut, Ketua DPW PKB Kalteng itu mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan bila ada anggota di fraksi gabungan mau pindah ke komisi lain. 'Saling tukar posisi tidak jadi masalah. Kita tidak pernah menyuruh atau menolak, boleh saja.'

Mengenai alotnya pembahasan hingga akhirnya malah menghasilkan keputusan sementara bahwa posisi ketua komisi dan anggota tetap seperti semula pada rapat kemarin, Asera menjelaskan pemicu perdebatan adalah dari pihak Fraksi Partai Demokrat.

'Alotnya dari (Fraksi) Demokrat. Demokrat itu sesuai dengan yang diusulkan tetapi tidak sesuai tata tertib. Kenapa Karena sekretarisnya tidak mau tanda tangan pengusulan. Berarti ini urusan internal mereka. Karena initernal, kita tidak usah mencampuri. Tetapi tolong sesuai tatib. Kedua, memang antara ketua partai dan ketua fraksi itu harus sinergi. Bisa saja sebenarnya ini ditinggal dulu, supaya pembahasan tetap jalan. Nanti pihak Demokrat usulkan lalu disampaikan ke paripurna. Jangan karena menunggu masalah Demokrat, malah kita terganjal masalah lain,' ucapnya.  (ROZIQIN/B-3)