Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sragen Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Jamin Sukamara Raih Opini WTP dengan Usaha yang Baik

  • Oleh Norhasanah
  • 02 Juni 2017 - 15:00 WIB

BORNEONEWS, Sukamara - Pemerintah Kabupaten Sukamara memastikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-5 kalinya dicapai dengan usaha dan cara yang baik. WTP, status tertinggi dalam opini kewajaran pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut, diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin (29/5/2017).

"Alhamdulilah tahun ini kita kembali meraih penghargaan opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Tengah," kata Wakil Bupati Sukamara, Windu Subagio, Jumat (2/6/2017)

Menurut Windu, penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 tersebut didapat tidak terlepas dari usaha yang dilakukan pihak terkait, sehingga diyakini WTP tersebut diraih dengan cara yang baik dan benar. "Penghargaan ini tidak didapat dengan cara yang tidak benar, saya tahu persis prosesnya dan kita tidak ada hal-hal seperti itu."

Windu berharap, dengan penghargaan tersebut, tidak membuat semua pihak menjadi lengah, tetapi menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja yang semakin baik lagi. Adanya penghargaan tersebut, kata dia, menunjukkan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukamara setiap tahunnya semakin ditingkatkan, dan ini harus tetap dipertahankan.

Windu Subagio mengatakan, opini WTP atas laporan keuangan 2016 yang diserahkan BPK tahun 2017 ini, merupakan penghargaan yang didapat selama lima tahun berturut-turut.

Kecuali Barsel

Seperti diketahui, semua entitas pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, kecuali Kabupaten Barito Selatan yang hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Masih ada temuan dan sederet rekomendasi yang harus diselesaikan Pemkab Barsel, sehingga belum mendapatkan WTP tahun ini.

Penghargaan yang sama diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.  Pemprov Kalteng kembali menorehkan hasil memuaskan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. BPK RI Perwakilan Kalteng memberikan opini WTP untuk pemeriksaan pelaksanaan tata kelola APBD 2016.

WTP, status tertinggi dalam opini kewajaran pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Opini tersebut disampaikan anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI pada rapat paripurna istimewa yang digelar di gedung DPRD Kalteng, Jumat (2/6/2017).

"LHP tersebut adalah hasil audit atas LKPD pelaksanaan APBD 2016 yang diperiksa pada 2017. Selamat kepada Pemprov Kalteng atas raihan opini WTP dan semoga perolehan WTP berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalteng," ungkap Harry Azhar.

Hary juga menekankan, Pemprov Kalteng harus melaksanakan tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari atau dua bulan setelah LHP diserahkan pada hari ini.

Penyerahan LHP Provinsi Kalteng ini melengkapi penyerahan LPH pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalteng beberapa hari sebelumnya. Sebanyak 13 kabupaten kota meraih WTP kecuali hanya satu daerah yaitu Barito Selatan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). (NORHASANAH/N).

Berita Terbaru