BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota VI BPK RI pusat, Harry Azhar Aziz menekankan, raihan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang merupakan torehan prestisius harus berimbang atau sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat (Kesra).

Selama ini, capaian akuntabilitas dan transparansi keuangan pun, belum mampu berimbang dengan kondisi penciptaan kemakmuran di tengah masyarakat. Harry juga menegaskan, terkait pencipataan kemakmuran di Indonesia menjadi permasalahan dan BPK RI memiliki langkah-langkah dalam dalam mengatasi masalah tersebut.

Lalu apa hubungannya dengan Kalteng Harry berujar, kondisi dalam tiga tahun terakhir menurut 'Kalteng dalam angka 2016' dan website BPS Kalteng, beberapa indikator kesejahteraan di Kalteng lebih baik dibanding indikator kesejahteraan secara nasional.

Antara lain pertumbuhan ekonomi Kalteng lebih tinggi daripada pertumbuhan  tingkat nasional, yaitu Kalteng di angka 6,36 persen sedangkan nasional 5,01 persen. Kemudian Tingkat kemiskinan dalam tiga tahun terakhir Kalteng lebih rendah dari angka kemiskinan Nasional. Pada 2016 angka kemiskinan di Kalteng di level 5,66 persen sementara nasional 10,7 persen. Lalu tingkat pengangguran di Kalteng lebih rendah daripada nasional. Dimana Kalteng 4,45  persen sedangkan tingkat nasional 5,61 persen.

'Namun jika dilihat indikator kemakmuran lainnya, Kalteng dalam tiga tahun terakhir memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) dibawah nasional. Secara berturut IPM Kalteng adalah 67,77 persen (2014), 68,53 persen (2015), dan 68,13 persen (2016). Tetapi ini masih dibawah rerata IPM nasional yang mencapai 70,88 persen,' kata Harry.

Ia juga mengingatkan indikator yang menunjukkan ketimpangan atau kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat  yang disebut gini rasio. Untuk Geni Rasio pada 2016 di Kalteng sebesar 0,33 lebih rendah dari nasional yang berada di 0,39. Artinya ketimpangan di Kalteng jauh dibanding rerata nasional. (ROZIQIN/B-8)