BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pedoman pelaksanaan program peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit sudah kelar dan kini tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk pencairan dananya.

"Replanting sawit bisa dibilang mandek setelah pelaksanaan awalnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) beralih ke Kementerian Pertanian (Kementan). Apalagi setelah itu harus ada pedoman dalam pelaksanaannya, dengan sudah kelarnya teknis pelaksanaan, tentunya diharapkan segera jalan," kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, Gus Dalhari Harahap, di Jakarta, Senin (5/6/2017).

Secara nasional, program replanting ditargetkan akan meremajakan sekitar 1,5 juta hektare sawit rakyat. Sementara di Sumut, targetnya 100.000 hektare atau sekitar 25% dari total luas perkebunan rakyat yang mencapai 400.000 hektare.

Pedoman umum yang baru rampung tersebut berisi tentang pelaksanaan replanting sawit, di antaranya mengenai bagaimana replanting dilaksanakan, model replanting sesuai dengan lahan masing-masing petani, apakah ada tanaman sela, jaminan hidup petani, finansial dan lainnya.

Gus menilai, peralihan dari BPDP-KS ke Kementan karena segala urusan petani harus melalui lembaga tersebut. Tidak terkecuali program-program seperti replanting ini.

"Sejauh ini, memang belum ada informasi kapan dana replanting bisa cair. Tapi petani berharap secepatnya agar peremajaan bisa segera dilakukan, apalagi kini produktivitas tanaman sawit rakyat masih rendah dan jauh di bawah produktivitas perusahaan perkebunan," papar dia.

Masa produktif tanaman sawit dimulai sejak usia tiga tahun, dan di usia tersebut memang akan memberikan efek besar terhadap penambahan sisi persediaan secara nasional. Apalagi jika target 1,5 juta hektare tersebut dilakukan secara serentak.

Suplai yang melimpah bisa menambah sisi pasokan dan harga berpotensi tertekan. Namun melihat ekspektasi pertumbuhan ekonomi global tiga tahun mendatang itu relatif lebih baik dibandingkan saat ini. (NEDELYA RAMADHANI/m)