BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Selama Indonesia bersama Malaysia menguasai pasar minyak nabati dunia, jangan harap isu-isu negatif terhadap industri sawit dari Asia Tenggara akan sirna.

Terbitnya resolusi sawit Parlemen Uni Eropa tidak didasari oleh fakta objektif di lapangan dan sangat tendensius, yakni menuding industri sawit Indonesia sebagai penyebab deforestasi, terjadinya pelanggaran HAM, hingga tuduhan adanya pekerja anak (child labour) di perkebunan sawit.

"Resolusi Parlemen Eropa itu lebih sebagai psywar kepada Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, juga produsen minyak sawit lainnya seperti Malaysia. Pasalnya, komoditas minyak sawit saat ini telah menguasai 29,4% (data dari Oil World) atau memegang pangsa terbesar dalam pasar minyak nabati dunia," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, di Jakarta, awal pekan ini.

Adanya Resolusi Parlemen Uni Eropa, menurut Joko, menjadi tamparan paling keras terhadap sektor kelapa sawit Indonesia pada tahun ini. Hal ini membuktikan bahwa kampanye negatif terhadap sawit tidak hanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga melibatkan pemerintah dan parlemen dari negara-negara Barat tersebut dengan berbagai isu yang berganti-ganti.

"Satu isu negatif bisa dipatahkan, isu negatif baru muncul, demikian seterusnya. Selama minyak sawit menjadi nomor satu dalam pasar minyak nabati dunia, selama itu pula kampanye negatif sawit dari negara-negara produsen minyak nabati non sawit akan terus ada," papar dia.

Terkait Resolusi Parlemen Uni Eropa, lanjut Joko, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dan DPR yang melawan resolusi tersebut. Hanya saja, yang patut disayangkan, kampanye negatif terhadap sawit tidak hanya datang dari luar negeri.

"Di dalam negeri sendiri, masih banyak kelompok masyarakat yang percaya dengan berbagai isu dan kampanye negatif terkait sawit. Beberapa isu negatif tersebut antara lain terkait kebakaran lahan dan hutan, pengelolaan lahan gambut, penguasaan segelintir korporasi besar atau konglomerasi dalam sektor perkebunan kelapa sawit nasional," ujar Joko. (NEDELYA RAMADHANI/m)