BORNEONEWS, Nanga Bulik - Rombongan Pemkab Lamandau bertolak ke ibu kota Jakarta guna mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

"Iya, pemkab sengaja bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak kementrian (LHK RI)," ungkap Wakil Bupati Lamandau, Sugiyarto, kepada borneonews.co.id, Kamis (8/6/2017).

Wabup menyebutkan, keberangkatan perwakilan Pemkab Lamandau ke Kementerian LHK RI pada Selasa (6/6/2017) lalu dipimpin langsung Bupati Lamandau  Marukan.

Beberapa pihak lain yang juga berangkat dengan rombongan di antaranya sejumlah anggota DPRD Lamandau termasuk Ketua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lamandau, Kadis LHK hingga Camat Batang Kawa.

Sugiarto juga menjelaskan maksud dari keberangkatan rombongan tersebut melakukan audiensi dengan pihak Kementrian LHK RI, tentang permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk membuka akses jalan darat untuk beberapa desa di kecamatan Batang Kawa.

Pasalnya, kata Wabup, dari sembilan desa di kecamatan tersebut empat desa di antaranya yakni Batu Tambun-Kinipan, dan Karang Mas-Kina-Jemuat belum memiliki  akses jalan darat, karena wilayah yang akan dibuka masuk pada area kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dan hingga kini belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan dari kementerian.

"Selama ini kan pembukaan akses jalan darat di sana terkendara aturan, karena untuk membuka akses saja tetap harus mengantongi izin sehingga jangankan membangun jalan, buka akses saja harus mengantongi izin, dan itu yang selama ini kita perjuangkan," ujarnya.

Wabup juga mengatakan, jadwal audiensi dengan pihak kementrian sejatinya sudah berlangsung pada Selasa (6/6/2017) lalu. "Sepertinya audiesi dan pemaparannya sudah (dilaksanakan), tapi saya belum tahu hasilnya apa, nunggu pak Bupati pulang saja," beber Wabup sambil menunjukkan foto saat Bupati dan rombongan tengah mengikuti rapat dengan pihak kementrian LHK. (HENDI NURFALAH/B-2)