BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendukung sikap Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran betindak tegas terhadap Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang nakal dalam melakukan investasi terutama di kabupaten ini.

'Kita dukung keberanian itu terutama PBS yang dianggap menyalahi aturan dalam berinvestasi di daerah salah satunya menggarap lahan diluar perizinan, termasuk rencana pembuatan plasma, tetapi disini harus jelas bagaimana sistemnya dan lahannya dari mana," kata Rimbun, Jumat (9/6/2017)

Rimbun berharap Pemerintah Provinsi jangan hanya berikan sebatas janji saja kepada masyrakat. Ia ingin janji tersebut bisa terealisasi dengan baik.

Dari itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim ini meminta agar Pemerintah Provinsi Kalteng membentuk tim audit untuk menginvestigasi semua perizinan perkebunan maupun pertambangan di Kalteng.

"Terkhusus untuk Kotim tentunya jika itu terjadi akan muncul dua tim audit yakni dari Pemerintah Daerah Kotim dan Pemprov. Tetapi menurut saya justru itu akan lebih baik lagi," ungkapnya.

Hasil audit nanti bisa menjadi bahan bagi pemerintah, bisa mengambil alih mengelola lahan itu. "Disitulah kemungkinan janji Gubernur Kalteng untuk memberikan plasma itu terealiasi. Tetapi kalau tidak melakukan audit menyeluruh sulit untuk bisa memenuhi janji politik Gubernur ini," tandas Rimbun. (NACO/B-5)