BORNEONEWS, Palangka Raya - Saat ini komisioner KPU Kota Palangka Raya sedikit resah, karena belum ada kepastian kapan naskah perjanjian dana hibah (NPHD) ditandatangani walikota.

Padahal tahapan pilkada 2018 tidak lama lagi akan dimulai, sedangkan semua kabupaten lain di Kalimantan Tengah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak sudah menerima NPHD dari kepala daerah.

Belum adanya kepastian kapan NPHD ini diteken walikota disampaikan Ketua KPU Palangka Raya, Eko Riadi kepada Borneonews.co.id di sela menghadiri acara buka puasa di DPRD Palangka Raya, Jumat (9/6/2017).

Sementara itu Walikota Palangka Raya Riban Satia mengatakan anggaran Pilkada 2018 sudah dialokasikan. Soal kapan NPHD itu ditandantangani menurutnya hanya persoalan waktu saja.

Pada prinsipnya pemerintah kota sudah memenuhi semua kebutuhan dana pilkada yang diminta KPU totalnya mencapai Rp18 miliar lebih. Walikota justru mempertanyakan ada apa dengan KPU kenapa proses hibah ini agak lambat.

Intinya jika KPU cepat, maka pemerintah kota juga akan cepat dalam proses pencairan dana hibah Pilkada ke KPU. (ROKIM/B-6)