BORNEONEWS, Buntok - Tiga Fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara yakni PDIP, Golkar, Demokrasi Kebangsaan menerima rancangan peraturan daerah (raperda) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD 2016 dengan catatan.

Fraksi PDIP memberi catatan agar pihak eksekutif secepatnya menyusun draf rancangan peraturan daerah tentang hak keuangan dan adminitrastif pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Usulan yang sama disampaikan Fraksi Golkar.

'Pada dasarnya kita sepakat menerima raperda LKPJ ini, namun kita mengusulkan untuk segera membentuk perda hak keuangan dan adminitrastif pimpinan dan anggota DPRD sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017,' kata Hermanes, ketua Fraksi PDIP kepada Borneonews seusai Rapat Paripurna, Selasa (20/6/2017).

Sementara, Fraksi Demokrasi Kebangsaan meminta eksekutif memperbaiki pelayanan di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok dan serta mengantisipasi siswa merokok pada jam sekolah.

Di tempat yang sama, Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas diterimanya raperda LKPJ pelaksanaan APBD 2016 untuk menjadi bahan pembahasan ke tingkat selanjutnya.

Terkait dengan usulan Fraksi Golkar dan PDIP, 'Hari ini pula kita segera membahas terkait hal itu antara esekutif dan legistatif,' ucapnya.

Sementara terkait masukan Fraksi Demokrasi Kebangsaan, Bupati mengaku telah mengusulkan program dan kegiatan baik melalui APBD provinsi maupun APBN. Dan ke depannya akan lebih memperhatikan dua persoalan itu agar menjadi lebih baik. (URIUTU DJAPER/B-3)