BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sebelumnya Indonesia dan Malaysia kompak berniat melakukan aksi balasan berupa boikot produk asal Uni Eropa terkait dengan disahkannya resolusi sawit oleh Parlemen Uni Eropa.

Bahkan setelah itu, para pemangku kebijakan dari kedua negara bersepakat untuk membentuk misi bersama guna menemui anggota Parlemen Uni Eropa untuk berdiskusi dan menjelaskan tentang industri sawit di dua negara serumpun itu yang telah mengadopsi praktik berkelanjutan.

Adapun resolusi Parlemen Eropa yang disahkan pada April lalu itu mendesak untuk tidak lagi menggunakan minyak nabati tak berkelanjutan untuk biodiesel mulai 2020.

Menurut laporan The Edge, juru bicara Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong mengatakan misi bersama Indonesia-Malaysia masih dalam tahap persiapan.

Sebagai gambaran, Uni Eropa menerima 12,8% ekspor minyak sawit dari Malaysia pada 2016, atau sekitar 2,06 juta ton, sedangkan dari Indonesia menerima sebanyak 4,3 juta ton.

Seorang ekonom yang menyoroti soal minyak sawit berkelanjutan, Khor Yu Leng, mengatakan bahwa ada kondisi yang berbeda terkait dengan resolusi sawit antara Indonesia dengan Malaysia.

Ia menilai Malaysia belum berinvestasi besar-besaran terkait dengan gagasan, data dan solusi tentang berkelanjutan, sementara Indonesia telah melakukan sebaliknya.

Selain itu, katanya, ada pengalaman seputar kolaborasi antara Indonesia dengan Malaysia terkait isu-isu perdagangan strategis. Malaysia juga lebih bergantung pada ekspor ketimbang Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki pasar lebih besar untuk menyerap kelebihan pasok minyak sawit.

'Saya tak melihat ada strategi yang benar-benar terkoordinasi. Pastinya, kedua negara bisa memiliki isu-isu umum dan koordinasi mungkin terjadi di level taktis, tapi mungkin tidak untuk tingkatan strategis," ucap Khor.

Yang diperlukan sekarang sebenarnya adalah sejauh mana negosiasi bisa dilakukan oleh misi bersama Indonesia-Malaysia itu. Sebagai catatan, baik Malaysia maupun Indonesia telah melakukan negosiasi terpisah dengan Uni Eropa terkait perjanjian perdagangan bebas dan isu minyak sawit juga termasuk dalam pembahasan itu.

Dari fakta itulah kemudian muncul kemungkinan Malaysia berjalan sendiri untuk mengatasi dampak dari resolusi sawit Uni Eropa. (NEDELYA RAMADHANI/m)